Jakarta, innews.co.id – Disinyalir ada agenda terselubung dibalik penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Bali, 21-22 Maret ini.

Hal itu diungkapkan Dr. Henry Sinaga, SH., Sp.N., M.Kn., Notaris/PPAT asal Sumut saat ditanya mengenai Rakornas di Bali, Senin (4/3/2019) kemarin.

“Menurut saya, ini adalah upaya untuk menggalang kekuatan, sekaligus menyatukan sikap dalam menghadapi perkembangan proses di pengadilan, terutama seandainya terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) atau kongres lanjutan,” kata Henry.

Sebab, jelas-jelas penyelenggaraan Rakornas bertentangan dengan AD/ART. “Ya, benar. Jelas sudah melanggar,” tandasnya.

Henry menambahkan, semua pelanggaran terhadap AD/ART sangat berpotensi untuk digugat.

Oleh sebab itu, Henry mengingatkan kepada para PPAT, baik Pengwil maupun Anggota, “Jangan hadiri Rakornas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”.

Sementara itu, Muhammad Aroman, SH., Ketua Pengwil IPPAT NTB menambahkan, “Keputusan Rakor hanya mengikat kedalam (pengurus, red), sementara anggota tidak terikat”.

Mengenai kemungkinan Rakornas digugat, Tagor Simanjuntak, SH., mengatakan, “Tidak perlu. Kami fokus di PN Jakbar (Gugatan Kongres VII, red) saja”.

Ketika coba dikonfirmasi via pesan singkat beberapa waktu lalu, Julius Purnawan, SH., MSi., mengatakan, “Nanti di Bali ya dijelaskan”. (RN)