Jakarta, innews.co.id – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) secara khusus memberi masukan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI, Rabu, (30/5) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ini berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional yang saat ini tengah dikaji oleh Panitia Khusus DPR RI.

Dalam rilis yang diterima innews, dikatakan IWAPI menyambut baik dan apresiasi terhadap pembahasan Kewirausahaan Nasional yang saat ini tengah digodok, baik oleh DPR maupun pemerintah.

“IWAPI sangat mengapresiasi dimunculkan dan dimasukannya Kewirausahaan Sosial yang merupakan upaya operasional bisnis untuk pencapaian misi sosial yang telah banyak dijalankan oleh IWAPI dengan program-program kemitraan dan sinergi, baik antar-anggotanya maupun dengan wirausaha di luar IWAPI, lembaga pemerintah, dan non pemerintah,” ujar IWAPI.

IWAPI melihat pada Bab III mengenai Rencana Induk Kewirausahaan Nasional, diharapkan benar-benar dapat menjadi landasan terlaksananya program secara lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem bisnis dan jejaring kewirausahaan melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian juga pada Pasal 9 mengenai Rencana Induk Kewirausahaan, IWAPI menyampaikan harus dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ini sesuai daerah kerja IWAPI yang selama ini dibagi dalam 4 tingkatan, pusat (DPP), provinsi, kabupaten/kota, sampai ke kecamatan.

Selain itu, IWAPI berharap diberi kesempatan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari proses, memperoleh dan mengambil keputusan terhadap sumber daya pembangunan untuk mendorong lahirnya para wirausaha baru yang tidak saja merupakan objek, namun dapat menjadi subyek pembangunan, sehingga dapat menciptakan peluang kerja dan usaha.

Selama ini IWAPI berherak dan bekerja secara terus menerus secara berkesinambungan dalam memberdayakan, membina, dan mengembangkan kemampuan perempuan pengusaha Indonesia dari tingkat kecamatan sampai pusat. Sebagian besar usaha anggota IWAPI bermula dari industri rumahan yang terus berkembang dan terbukti usaha mikro yang sebagian besar dimiliki oleh perempuan paling bertahan dari krisis moneter, ekonomi, pangan, dan energi yang menimpa dunia dan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

IWAPI berharap UU ini nantinya dapat memberi dukungan kepada perempuan untuk berusaha. Dengan kata lain, tidak dihambat dengan peraturan/kebijakan daerah yang diskriminatif dan bahkan intoleransi yang menjadi hambatan perempuan berusaha secara ekonomi dan memperlebar kesenjangan ekonomi karena hambatan konstruksi budaya dan sosial atas peran, fungsi, dan tanggung jawab perempuan.

Dinilai, penting adanya pengembangan platform yang jelas, terarah, setara, adil, dan inklusif dalam memberdayakan dan mengembangkan kewirausahaan nasional untuk menjembatani pemangku kepentingan di usaha, industri UMKM, antara pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, akademisi, media, dalam menghadapi komersialisasi teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dan disruptif untuk siap berubah dan punah.

IWAPI juga minta ditambahkan pada Pasal 32 ayat (6) bagian (b), mewujudkan hubungan yang saling memerlukan, menguatkan, dan menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha.

Bagian lain, IWAPI juga menyinggung Bab VI mengenai Pembangunan Sumber Daya Wirausaha, di mana mekanisme dan kriteria untuk menjadi peserta dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional bisa benar-benar menjangkau masyarakat dan bukan untuk memenuhi kuota saja supaya program dapat bermanfaat dan berjalan efektif dan efisien.

IWAPI juga menyampaikan bahwa ketentuan label ‘halal dan SNI’ bagi wirausaha pemula, mikro, dan kecil bisa benar-benar diperhatikan seperti tertuang dalam Bab VIII mengenai Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Sasat ini, IWAPI bersama Kadin Bidang Pemberdayaan Perempuan sedang mengembangkan program PANGLIMA yang merupakan program pengembangan dan pendampingan perempuan melalui peningkatan dan penguatan kapasitas perempuan untuk menghasilkan wirausaha baru di 5 sektor yakni: Memantapkan pengetahuan dan informasi (knowledge, information, and communication); Meningkatkan keterampilan (skill); Memperluas jaringan (business network); Membuka dan memanfaatkan peluang usaha (business opportunity); dan Memantapkan sikap dan perilaku (business attitude).

IWAPI berharap dengan hadirnya UU Kewirausahaan Nasional nanti maka IWAPI dapat menjadi mitra dan berperan aktf dalam mengembangkan kepentingan wirausaha Indonesia, sejalan dengan program PANGLIMA untuk mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan. (RN)