Jakarta, innews.co.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi respon cepat terhadap korban gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu.

KemenPPPA berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTB memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan korban perempuan dan anak.

Hingga kini, KemenPPPA telah memberikan bantuan di 3 desa dan 6 dusun antara lain, Desa Rempek. Dusun Nangka Rempek, Dusun Tutul, dan Dusun Teres genit di Desa Bayan di Lombok Utara. Serta Dusun Reguar dan Dusun Sembalum Lawang di Desa Sembalun, Lombok Timur.

Bantuan trauma healing dan kesehatan sejauh ini diberikan kurang lebih 21 jenis bantuan dengan masing-masing item 200-400.

Kondisi di wilayah pengungsian saat ini masih jauh dari layak. Beberapa titik pengungsian bahkan diisi hingga 20 orang pengungsi per-tenda. Selain itu, pengungsi khususnya perempuan dan anak masih dalam keadaan trauma, terlebih untuk kembali ke rumah. Mereka memilih untuk tinggal bersama-sama dengan warga lainnya di pengungsian karena khawatir datangnya gempa susulan.  

Di Desa Rempek, tim KemenPPPA bahkan menemukan adanya salah satu anak korban gempa mengalami trauma berat. Sejak terjadinya gempa, ia tidak mau bicara dan masih takut melihat orang asing akibat gempa.

Di satu titik tepatnya di Dusun Nangka Rempek yang terkena dampak cukup parah, lokasinya pengungsiannya bahkan relatif buruk, kotor dan tidak layak bagi anak.

Beberapa tempat pengungsian bahkan tidak memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sama sekali, sehingga menyulitkan korban perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

Menurut Menteri PPPA Yohana Yembise, pihaknya telah menurunkan tim ke Lombok untuk membantu korban bencana gempa. Hal ini dilakukan usai gempa pertama terjadi. Koordinasi dilakukan dan bantuan juga sudah disalurkan.

“Upaya penanganan bencana mengutamakan korban perempuan dan anak. Bantuan juga difokuskan pada kebutuhan mendasar mereka,” ujar Menteri PPPA.

Berdasarkan laporan tim Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang berada di Lombok, Selasa (7/8) tim KemenPPPA telah melakukan rapat sinkronisasi terbatas dengan Dinas PPPA Prov. NTB dan Kota Mataram. Dalam rapat tersebut, pemerintah sepakat untuk mendirikan Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRA) di 5 lokasi, yakni Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat.

Dalam upaya penanganan pasca bencana, KemenPPPA juga merujuk pada instruksi Presiden untuk intensitas tangani korban gempa Lombok hingga dua minggu kedepan. Juga terkait distribusi bantuan yang didasarkan pada arahan Gubernur Provinsi NTB, yang menginstruksikan agar pemberian bantuan dibagi per wilayah berdasarkan OPD masing-masing.

Ditambahkan Menteri Yohana, pihaknya memastikan bahwa dalam penanganan bencana, hak-hak anak dan perempuan serta kelompok rentan harus diutamakan.

Khusus untuk trauma healing, forum Anak terlibat langsung untuk melakukan pemulihan, tidak hanya melibatkan dewasa tetapi peer atau anak juga.

Menteri Yohana menambahkan jika pihaknya juga tengah merencanakan rapat sinkronisasi dengan semua organisasi mitra Dinas PPPA NTB untuk menyiapkan relawan perlindungan perempuan dan anak di pengungsian, serta upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Berbasis Gender (KDRT dan TPPO). 

Dalam situasi bencana, perempuan dan kelompok rentan lain rawan sekali mengalami kekerasan dan pelecehan. Begitu juga ketika berada di pengungsian, sarana dan prasarana yang ada justru memiliki potensi terjadinya kekerasan dan pelecehan.

Ditambahkan Menteri Yohana, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana sehingga kedepannya, perlu banyak sosialisasi, advokasi ke stakeholder lain. Hal ini juga diharapkan dapat mengunggah kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, dan kesiapsiagaan.

“Saat ini kami tengah menyusun Peraturan Menteri PPPA tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di pengungsian agar ada standar bagi evakuasi atau penanganan bencana yang responsif gender,” tutup Menteri Yohana. (RN)