Jakarta, innews.co.id – Merasa masih sedikit wilayah yang baru melaksanakan konferensi wilayah (konferwil), nampaknya Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) hasil Kongres VII Makassar langsung blingsatan dan berupaya menggenjot sejumlah wilayah untuk melaksanakan konferwil di Januari 2019.

Dari sebuah pesan yang diterima innews, Sabtu (29/12), nampak jelas serangkaian jadwal konferwil yang disusun PP IPPAT sepanjang Januari 2019 yang demikian padat.

Diawali Konferwil di Maluku Utara (7 Januari), KalTeng (12 Jan), NTB (13 Jan), NTT (14 Jan), Maluku , (16 Jan), KalBar (17 Jan), KalSel (19 Jan), DIY (21 Jan), Jatim (23 Jan), Lampung (24 Jan), Babel (26 Jan), Papua (26 Jan), Sumbar (26 Jan), dan Papua Barat (28 Jan).

Sayangnya, dari beberapa jadwal yang telah tersusun bodong alias belum ada kebenaran dan kepastian pelaksanaannya.

Ketika coba dikonfirmasi, Muhammad Aroman, SH., Ketua Pengwil IPPAT NTB, dengan lugas mengatakan, sampai sekarang rekan-rekan pengurus wilayah NTB belum memutuskan kapan pelaksanaan konferwil, meski oleh PP sudah dipatok tanggal 13 Januari.

“Kami masih wait and see saja,” ujar Aroman santai.

Hal serupa juga disampaikan Arief Ketua Pengwil IPPAT Bangka Belitung. Dia mengaku tidak ada surat apa-apa dari PP. Juga tidak ada penentuan tanggal pelaksanaan konferwil dari PP.

“Sejauh ini hanya rekan-rekan yang merencanakan konferwil tanggal 26 Januari. Tapi itu juga belum diputuskan, baru rencana saja,” akunya.

Dari dua wilayah saja nampak jelas bahwa jadwal konferwil yang disusun PP masih belum jelas karena wilayah sendiri pun masih dalam tahap membicarakan kapan konferwil bisa dilaksanakan karena menyangkut masalah pembiayaan.

Ada kesan sengaja PP merilis jadwal konferwil ini sebagai bentuk intimidasi kepada wilayah-wilayah agar segera melaksanakannya.

Sementara itu dalam Pasal 19 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga (ART) IPPAT jelas disebutkan “Undangan untuk menghadiri Konferensi Wilayah harus sudah disampaikan oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah kepada setiap anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferwil dilakukan. Undangan tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu, dan acara Konferwil”. (RN)