Pengamat sosial politik Robertho Manurung

Jakarta, innews.co.id – Perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta antara 2 partai politik pengusung PKS dan Gerindra tak kunjung usai, meski sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Akibatnya, banyak warga DKI merasa terjadi ketimpangan pelayanan publik.

Khusus bagi PKS, menurut pengamat sosial politik Robertho Manurung, harusnya ini menjadi momentum untuk menghasilkan lompatan besar dalam prestasi perpolitikan nasional. Lompatan besar yang ia maksud adalah merubah image partai menjadi lebih terbuka, khususnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 dan selanjutnya.

“Harusnya PKS berani membuat terobosan dengan menggandeng calon dari kalangan militer untuk mengisi kekosongan kursi Wagub DKI. Sebab diyakini, kepemimpinan sosok militer menjadi jawaban atas berbagai persoalan di Ibu Kota ini,” ujar Robertho yang pernah duduk sebagai Pengurus HKTI dan Penasihat Pemuda Tani Indonesia ini.

Dia melihat militansi yang dimiliki PKS harus diimbangi dengan masuknya unsur militer dalam partai. “Sebagai partai besar, kehadiran sosok berlatar militer sangat penting untuk pengamanan partai, baik internal maupun eksternal serta meminimalisir kecurigaan penguasa,” jelasnya.

Dengan masuknya militer, maka akan dibarengi dengan dukungan dari Keluarga Besar ABRI (KBA) yang tentunya dapat mendongkrak suara PKS. Selain kian terbuka, PKS juga telah melakukan terobosan yang sangat signifikan

Tidak itu saja, selama ini banyak pihak menilai PKS sebagai salah satu kekuatan masuknya ekses-ekses khilafah. “Isu ini tentu kurang menguntungkan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020,” ujar Robertho yang juga mantan Pengurus KNPI dan Kosgoro di Jawa Tengah ini lugas.

Masuknya militer, lanjut Robertho, akan membuat PKS kian terbuka. Image ini akan membuat PKS kian diminati, terutama oleh pensiunan militer. “Bukan tidak mungkin akan berbondong-bondong pensiunan militer memakai PKS sebagai kendaraan politiknya mengingat militansi anggota yang luar biasa serta wawasan kebangsaanya tidak diragukan dengan memiliki kemampuan dalam hal teritorial,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah akan merasa terbantu akan pengawasan radikalisme dan lainnya yang bersifat negatif bagi bangsa dan negara.

Karena itu, Robertho berharap, dalam pemilihan wagub DKI ini PKS bisa melakukan lompatan besar dengan mencalonkan sosok berlatar militer.

Dari penelusuran innews, seorang berlatar militer yang diusung oleh sejumlah tokoh masyarakat adalah Mayjen TNI (Purn) Drs. Tanribali Lamo, SH. Selain dikenal sebagai sosok yang sederhana, namun berkemampuan mumpuni ini, Tanribali merupakan mantan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri dan juga pernah 4 kali menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di 4 provinsi di Indonesia yang berarti kemampuan dalam tugas pemerintahan tidak diragukan lagi, termasuk melakukan komunikasi dengan ormas, LSM, tokoh Agama, tokoh masyarakat lainnya serta parpol.

Tanribali berasal dari kalangan priyai di Sulawesi Selatan dan anak mantan Gubernur Sulsel (Ahmad Lamo). Ia dikenal netral dan punya kedekatan dengan berbagai pihak lintas parpol yang tentu akan memudahkan untuk jaringan, diantaranya dekat dengan Sjafrie Sjamsoeddin (mantan Wakil Menhankam dan kini duduk sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan), Ryamizard Ryacudu (mantan Menhankam), rekan seangkatan di Akabri bersama Prabowo Subianto, dan serta hubungan dekat dengan mantan Wapres H.M.Jusuf Kalla.

Diyakini, semua ini menjadi modal politik besar yang mungkin juga bisa memberi benefit bagi PKS bila mengusung calon dari militer dalam pemilihan Wagub DKI. (RN)