Ronald Simanjuntak, SH., MH

Jakarta, innews.co.id – Masalah hukum di Indonesia lebih dikarenakan budaya hukum yang belum terbangun dengan baik. Salah satu cara efektif untuk membangun budaya hukum adalah merubah mind-set orang agar taat pada hukum yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan praktisi hukum papan atas Ronald Simanjuntak, SH., MH., dalam sebuah perbincangan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurut Ronald, agar mind-set terbangun salah satunya dengan memberikan efek jera bagi setiap pelanggar hukum. Tuntut maksimal sesuai aturan yang ada. Ia mencontohkan soal penghinaan terhadap Presiden, itu harusnya dikenakan hukuman maksimal.

Ronald menerangkan, ada tiga aspek dalam hukum, yakni legal structure, legal institution, dan legal culture.

Dari sisi legal structure (struktur hukum), produk-produk hukum di Indonesia sudah baik. Bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 plus amandemennya, lalu ada produk-produk turunannya yang harusnya mengacu pada aturan diatasnya yang lebih tinggi.

Untuk legal institution (institusi hukum), menurut Ronald, sudah ada KPK, Kejaksaan, MK, MA, Kepolisian, dan sebagainya. “Sudah lengkap. Tinggal bagaimana institusi-institusi ini bisa secara tegas mengaplikasikan produk-produk hukum tersebut,” ujar Ronald.

Sekarang tinggal legal culture (budaya hukum) yang masih perlu terus dibangun. “Karena itu, penegak hukum harus tegas. Ini yang masih kurang di negara ini,” kata Ronald.

Bicara tiga tindak pidana yang masuk kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), yakni korupsi, narkoba, dan terorisme, menurut Ronald, semua sudah ada produk hukum dan institusi resmi yang menanganinya. Korupsi ada KPK, narkoba ada BNN, dan teroris ada BNPT.

Dia mencontohkan terorisme, kata Ronald, TNI harus dilibatkan pada penanganannya karena ini sudah menyangkut keamanan dan stabilitas negara. Jadi, jangan hanya polisi saja yang menangani. “Jangan sampai teroris, narkoba, dan koruptor merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ronald mengingatkan.

Lebih jauh ia mengatakan, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa ada pembedaan. “Kita sudah punya dasar kuat yang sakti yaitu Pancasila. Itu yang menjadi patokan. Jadi, kalau ada yang mau menggoyang, apalagi mengganti dasar negara, harus dintidak tegas,” tandasnya.

Bila orang banyak bicara HAM kepada pelaku terorisme di Indonesia, justru Ronald sebaliknya. “Apakah teroris itu berpikir soal HAM ketika mengebom rumah ibadah dan menewaskan banyak orang? Apakah bandar narkoba itu bicara soal HAM ketika merusak generasi muda Indonesia dengan produk-produk narkobanya? Dan, apakah koruptor itu bicara soal HAM ketika ‘mencuri’ uang rakyat? Jadi, kalau mereka saja tidak berpikir soal HAM, kenapa harus bicara HAM saat menghukum mereka,” ujar Ronald lantang.

Oleh karena itu, Ronald berharap pemerintah gencar mengembangkan budaya hukum ditengah masyarakat. “Dengan budaya hukum yang baik, maka masyarakat pun akan taat hukum,” yakinnya seraya berujar bahwa saat ini bangsa Indonesia memasuki era demokrasi yang kebablasan, berlaku seenaknya sendiri saja.

“Saya yakin Presiden Joko Widodo punya itikad baik untuk membuat hukum menjadi panglima di negara ini. Hanya saja, itikad baik itu harus dibarengi dengan ketegasan yang maksimal sehingga memberikan efek jera kepada para pelanggar huukum,” tukasnya menutup perbincangan. (RN)