Jakarta, innews.co.id – Suara-suara kian nyaring terdengar meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta bekerja ekstra untuk mensahkan peraturan tersebut.

Hal tersebut menjadi bagian dari pertemuan Forum Pengada Layanan (FPL) dengan Panitia Kerja RUU Penghapusan Kekeraan Seksual Komisi VIII DPR (27/3) di Jakarta. “Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat dinantikan masyarakat, terutama korban kekerasan seksual,” ujar Susi Handayani, anggota Dewan Pengarah Nasional FPL.

Susi pada kesempatan itu meminta dengan tegas agar DPR segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan berbagai layanan yang mudah, murah, dan memadai bagi korban di tingkat nasional dan daerah,” seru Susi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Diah Pitaloka (Fraksi PDI-Perjuangan), Rahayu S. Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Abdul Halim (Fraksi PPP), Melani Leimena Suharli mewakili Kaukus Perempuan Parlemen.

Ketua Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, Panja berkomitmen untuk merampungkan RUU tersebut. “Beberapa poin perlu disosialisasikan kepada anggota panja karena ada pengertian lain dari frasa yang tercantum, substansi, roh yang dimaksudkan dalam RUU ini agar teman-teman bisa memahami dengan baik,” ujarnya.

Rahayu Djohohadikusumo mengatakan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus disosialisasikan juga kepada publik dan anggota DPR lainnya. Tujuan, agar semua pihak memiliki perspektif korban kekerasan seksual.

Sementara itu Diah Pitaloka menambahkan, “Kita berhadapan dengan fenomena bertambahnya korban kekerasan seksual setiap hari. Indonesia bermartabat tidak mungkin dengan wajah Indonesia yang penuh kekerasan seksual”.

Karena itu, RUU tersebut akan menjadi UU yang menangani kasus kekerasan seksual secara komprehensif. Diah menyatakan ini satu kerja Proglenas (Program Legislasi Nasional) yang diharapkan selesai dari DPR masa jabatan DPR periode 2014-2019.

Menurut Susi, sepanjang 2017, FPL telah menangani 1.340 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di tiga wilayah. “Jenis kasus yang tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 702 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 508 kasus,” urainya.

Ditambahkan Diah, RUU itu sudah dibahas dengan berbagai kalangan eksternal hingga pembahasan internal terkait penyusunan draft RUU tersebut. (IN)