Saraswati Djojohadikusumo kritik pemerintah tangani korban gempa Lombok

Jakarta, innews.co.id – Budaya patriarkhi masih demikian kuat mencengkram di republik ini hingga membuat banyak perempuan Indonesia mengalami diskriminasi. Menurut Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, budaya patriarkhi sinonim dengan budaya yang tidak memberikan kesamaan hak bagi perempuan, seperti yang ada pada kaum pria.

Tapi, menurut Sara, sapaan akrab Saraswati Djojohadikusumo, intinya bagaimana budaya, baik patriarkhi atau matriarkhi berperan membentuk opini masyarakat mengenai kesetaraan gender.

Lebih jauh tentang wujud kesetaraan gender yang diharapkan, Sara menegaskan, tentu pada semua lini bermasyarakat. “Kalau pun ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara kodrati, maupun pada aspek kelemahan dan kekuatan masing-masing, tapi untuk kesetaraan gender yang dimaksud adalah bagaimana bisa terjadi kesamaan hak,” ujarnya.

Hak yang dimaksud, antara lain untuk mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan upah yang sama, juga akses pada lapangan pekerjaan harus sama. “Jangan ada lagi diskriminasi bahwa suatu pekerjaan hanya untuk kaum pria, sementara wanita tidak boleh. Kesetaraan itu bukan hanya lahir dari bottom – up, tapi juga para pemimpin bisa memberikan contoh melalui kebijakan-kebijakan yang pro kesetaraan gender,” ujarnya.

Saat ini, menurut Sara, bicara soal keterwakilan perempuan dalam dunia politik saja masih timpang. Di DPR saja, jumlah perempuan masih 18 persen dari total seluruh anggotanya. Dengan kata lain, kesetaraan gender belum benar-benar terwujud.

Wanita tangguh

Bicara soal ‘wajah’ perempuan di Indonesia, menurut Sara, sebenarnya adalah sosok yang tangguh, serba bisa, dan terus berjuang bagi keluarga serta berkorban demi masa depan anak-anaknya. “Perempuan harus dilihat bukan saja sebagai tiang keluarga, tapi juga penggerak ekonomi Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari industri rumahan yang banyak dilakoni kaum perempuan. Karena itu, harus diberi ruang agar perempuan bisa berkembang dan menjadi kontributor ekonomi yang lebih besar lagi,” urai Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Apakah pemerintah sekarang sudah cukup peduli dengan nasib perempuan Indonesia? Dengan lugas Sara berujar, “Lihat saja anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat kecil, hanya Rp500-Rp700 milyar per tahun. Begitu juga kebijakan-kebijakan perlindungan perempuan pun sangat minim.”

Begitu juga Kementerian P3A masih kluster 3, yang tergolong kementerian koordinatif, bukan kementerian teknis. “Berbeda dengan Kementerian Sosial yang anggarannya berkali-kali lipat lebih besar dari Kementerian P3A, kira-kira Rp20-Rp22 triliun. Sangat jomplang sekali. Itu semua kembali pada kepemimpinan yang menelurkan kebijakan-kebijakan yang pro atau tidak pada kaum perempuan,” tandas Sara.

Menurut dia, sistem demokrasi yang ada di Indonesia terlalu liberal. Di satu sisi boleh-boleh saja. Hanya saja bila dikorelasikan dalam konteks bagaimana peran perempuan belum sistem tersebut dapat mendukung. Ini nampak dari kemandirian banyak perempuan Indonesia yang lebih banyak disupport oleh keluarga, sementara dirinya pribadi sebenarnya belum siap, apalagi masuk dunia politik. “Kalau kita mau benar-benar membuka peluang perempuan maju dalam dunia politik, tentunya kita harus memperbaiki sistem serta menjadikan perempuan sejahtera. Hingga sampai pada satu titik di mana perempuan bisa masuk dunia politik,” imbuh Sara.

Kepada kaum perempuan sendiri, Sara menyarankan untuk bisa mendukung satu sama lain. “Seringkali kita melihat bahwa perempuan punya double standard. Untuk itu, kita harus mulai mereprogram diri kita sendiri sehingga bisa mendukung antar-sesama perempuan,” tukasnya.

Selain itu, kita harus dorong kebijakan-kebijakan pemerintah dan sektor swasta serta dunia usaha agar bisa melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang kuat dan bisa menjadi contoh dan teladan bagi perempuan-perempuan yang lain. “Kita perlu Kartini-Kartini dan Cut Nyak Dien baru agar Indonesia semakin kuat. Seperti kita ketahui, pahlawan perempuan di Indonesia juga cukup banyak. Itu artinya, sejak dulu perempuan sudah punya andil dalam memerdekakan bangsa ini,” ujar Sara tuntas. (RN)