Monisyah Hutabarat S.Sos., Sekretaris Jenderal LPIPB

Jakarta, innews.co.id – Sejumlah permasalahan hukum yang bermuara pada kasus korupsi dan upaya terstruktur guna menguasai aset negara oleh pihak swasta mencuat di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) hasil kajian Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB).

Hal ini disampaikan LPIPB dalam rilis yang ditandatangani Monisyah, S.Sos., Sekretaris Jenderal LPIPB dan Teddy Mulyadi Direktur Pengkajian, Senin (18/11/2019).

Disampaikan, PT KBN memutuskan untuk membangun pelabuhan khusus bekerjasama dengan pihak swasta, 2004, yang justru memunculkan permasalahan dimana dalam pelelangan untuk mencari mitra bisnis pada 29 Juni 2004 hanya diikuti 2 perusahaan yakni, PT Alfa Karsa Persada dan PT Karya Teknik Utama, sehingga harus dilakukan pengumuman ulang proses lelang.

Setelah diulang, PT Alfa Karya Persada “tiba-tiba mundur” dari proses lelang. Terpaksa, Direksi PT KBN menetapkan PT Karya Teknik Utama sebagai mitra usaha pengembangan lahan kawasan Marunda.

Ketika coba ditelisik, PT KTU yang dimiliki oleh Wardono Asnim ini mempunyai 6 perusahaan lain yang juga beroperasi di areal PT KBN di kawasan Marunda, Cilincing, yakni: PT Karya Teknik Pasirindo, PT Kurnia Tirta Samudera Makmur, PT Kawasan Tanah Air, PT Bunga Teratai Berkembang, PT Kreasi Tehnik Bahari, dan PT Kawasan Timur.

Setelah ditandatangani perjanjian kerjasama antara PT KBN dan PT KTU, maka pada 28 Januari 2005, dibentuklah perusahaan patungan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Sejak pembuatan perjanjian induk No. 04/PJ/DRT/01/2005 sampai sekarang ini muncul berbagai keanehan dan permasalahan hukum, diantaranya: di perusahaan patungan tersebut, saham PT KBN hanya 15 persen, sedang PT KTU 85 persen.

Merasa pemilik mayoritas, PT KTU mengajukan 2 kali addendum yang memperpanjang jangka waktu pembangunan, mengubah pasal dari yang semula pembangunan dilakukan oleh PT KCN, menjadi dilakukan oleh PT KTU, dan pasal penilaian atas kelayakan total investasi yang sebelumnya dilakukan oleh konsultan independen, menjadi konsultan yang ditunjuk oleh pihak PT. KTU. Akibatnya, PT KBN kehilangan kontrol atas semua pembangunan dan kerjasama tersebut.

Setelah 6 tahun pelaksanaan kerjasama, pada 5 November 2012, terjadi pergantian Direksi PT KBN, Bapak H.M. Sattar Taba ditunjuk menjadi Direktur Utama PT KBN, melihat banyaknya masalah, PT KCN mengambil langkah forensic legal auditor, atas kerjasama dengan PT. KTU, bekerjasama dengan Legal Auditor DR. Robinson Sulaiman, SH., MH., MM., CLA.

Dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) disimpulkan, kerjasama pendirian anak perusahaan PT KCN tidak sesuai dengan ketentuan dan berlarut-larut. Keluarlah rekomendasi BPK terhadap Direksi PT KBN.

Hasil renegosiasi PT KBN dan PT KTU dihasilkan bahwa kerjasama kedua pihak hanya pada sebagian lahan (keseluruhan Pier-I dan sebagian Pier II) dan Addendum perubahan komposisi saham menjadi fifty-fifty.

Dalam RUPS LB di PT KCN, 18 Desember 2014, disepakati perubahan komposisi saham dan peningkatan modal dasar secara bertahap. Saat itu, PT KBN menyetor modal hingga Rp294 milyar, sedangkan PT KTU belum menyetor kewajibannya sebesar Rp294 milyar. Setelah ditelisik, ternyata PT KTU juga belum pernah menyetorkan modal awal pendirian PT KCN lebih dari Rp174 milyar.

Selain itu, PT KTU juga tidak mengurus izin-izin reklamasi dan pembangunan pelabuhan, melanggar Perda No 1 tahun 2014 tentang RDTR sehingga Pemda DKI Jakarta menyegel pembangunan yang dilakukan PT KCN.

Salah satu yang disegel Pemda DKI Jakarta sesuai surat segel No. 554.076.98/SS/U/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas pembangunan Dermaga PT KCN.

Tidak itu saja, perbuatan melawan hukum kembali dilakukan oleh PT KCN dengan membongkar plang segel dan justru menggantinya dengan pintu gerbang PT KCN bertuliskan Terminal Umum PT KCN.

KCN juga mengklaim bahwa pembangunan dermaga itu adalah Proyek Strategis Nasional, padahal dalam Perpres No.3 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pelabuhan/Dermaga PT KCN tidak termasuk di dalamnya.

Keserakahan PT KTU dan KCN terus berlanjut. Pada 29 November 2016, Widodo Setiadi Dirut PT KCN melakukan perjanjian konsesi pengusahaan jasa kepelabuhanan berjangka waktu 70 tahun, dengan Kantor Kesayahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V (KSOP V) Marunda. Perjanjian ini berpotensi area wilayah usaha milik PT. KBN di Pier I, II dan III hilang dikuasai sepenuhnya oleh PT. KCN

Perjanjian konsesi ini juga ilegal, karena tanpa sepengetahuan PT KBN serta tanpa persetujuan Menteri BUMN dan Pemda DKI selaku pemegang saham PT KBN dan tiada Keppres sebagai payung hukumnya.

Sebagai akibat dari perjanjian tersebut, PT KBN mengalami kerugian materil hampir Rp2 triliun, dan kerugian immaterial sampai hampir Rp55,8 triliun. Ini berdasar hasil audit dan analisa kantor akuntan publik Immanuel Johni dan Rekan, No. 00135/SMKT-XI 2017 tanggal 10 November 2017.

LPIPB juga membongkar bahwa PT KCN tidak pernah melaksanakan RKAP dan RUPS sejak 2015 hingga 2019, hingga PT KBN hanya mendapatkan deviden sebesar Rp3,1 milyar sejak 2014.

Terhadap Perjanjian Konsesi ini PT KBN telah melakukan gugatan dan memenangkannya sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 70/Pdt. G/208 /PN.Jkt.Utr, dan diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 754/Pdt/2018/PT. DKI, dan permohonan Kasasi menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung melalui PN Jakarta Utara.

Dalam rangka upaya hukum dan menyelamatkan uang negara, Dirut PT KBN H.M Sattar Taba telah menempuh berbagai upaya hukum, yakni melaporkan dugaan tindak pidana korupsi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian konsesi PT KCN dengan KSOP V Marunda.

PT KBN juga telah melakukan upaya hukum lain dan dari upaya itu telah menyelamatkan aset negara sekitar Rp4,5 triliun, dan mendapat pembayaran tunai sebesar sekitar Rp600 miliar

Terhadap upaya-upaya penyelamatan aset negara ini, bagi PT KBN dan Direktur Utamanya, Sattar Taba merupakan keberhasilan yang membanggakan, tapi bagi oknum dan Pemilik PT KTU dan PT KCN merupakan bencana, sehingga membuat mereka melampiaskan dendam dengan menyebarkan berbagai isu yang dialamatkan kepada PT KBN dan Direktur, mulai dari isu korupsi, sumbangan dan penyimpangan wewenang. Tentu saja hal itu merupakan upaya pengalihan isu, karena dari berbagai penelusuran isu itu hanya isapan jempol atau kabar bohong.

Berkaca pada segala kebobrokan dan akal bulus PT KTU dan PT KCN sebagai mitra bisnis PT KBN dalam mengelola pembangunan kepelabuhanan, maka LPIPB meminta kepada Pemerintah dan Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan keuangan dan aset negara, sehingga aset-aset potensial tidak dikuasai oleh gurita-gurita swasta seperti PT KTU dan PT KCN. (RN)