Jakarta, innews.co.id – Melihat dinamika politik di Indonesia dewasa ini, banyak orang memperbincangkan tentang keharusan memberikan mahar bagi partai politik bila seseorang maju sebagai calon pemimpin daerah atau menjadi calon anggota legislatif.

Sepertinya ini sesuatu yang sulit dihindari. Hal itu menguat dalam diskusi yang diadakan Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) bertema “Menciptakan Poitik Bersih Tanpa Mahar untuk Indonesia Sejahtera” di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta (3/3) lalu.

Bibit Samad Rianto, mantan Wakil Ketua KPK yang tampil sebagai pembicara mengatakan, ada lima hal untuk mencegah calon kepala daerah tidak melakukan korupsi,  yakni calon kepala daerah bisa berpotensi melakukan korupsi karena ternyata ada biaya yang mesti dikeluarkan untuk konstituennya.

Kedua, calon kepala daerah harus bisa menekan biaya kampanye semurah mungkin. Misal, tidak harus kampanye pawai di jalan. Ketiga, calon kepala daerah harus transparan dengan sumbangan kampanye yang masuk. Keempat, perlunya pendidikan politik ke masyarakat. Terakhir, negara seharusnya dapat membiayai sepenuhnya partai politik, sehingga tidak perlu ada mahar yang dikenakan kepada calon kepala daerah atau calon anggota legislatif.

Sementara itu narasumber lain Jerry Sumampaow mengatakan rasanya sulit sekarang ini untuk memberantas mahar, yang bisa dilakukan adalah menekan seminimal mungkin. Disinilah perlu peran partai politik dan calon sendiri.

Hal senada dikatakan Ahmad Rofiq, Sekjend Partai Perindo mengatakan, partainya selalu menerapkan asas keterbukaan dalam perekrutan calon legislatif atau calon pemimpin daerah. “Kami mencoba melihat seseorang dari sisi kemampuan, kapasitas, serta sejauhmana orang tersebut dikenal di wilayahnya. Jika sudah memenuhi kriteria tersebut, baru kami dukung,” ujarnya.

Pada bagi lain Yerry Tawaludjan, Ketua Umum Gerkindo mengingatkan agar para calon kepala daerah dan calon legislatif untuk mengedepankan kemampuan komunikasi politiknya dengan baik, bukan karena mengandalkan kemampuan finansial. “Cost politik memang ada, akan tetapi bukan mahar politik. Ini harus dibedakan,” seru Yerry. (RN)