Yogyakarta, innews.co.id – Pentingnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program menjadikan sesuatu yang dikerjakan akan member hasil lebih baik lagi. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 Bidang Koperasi dan UKM, di Yogyakarta, Kamis (5/4).

Menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan integrasi perencanaan, serta sinkronisasi program. “Koordinasi kebijakan kita lakukan melalui arahan dari Kemenko Perekonomian, integrasi perencanaan melalui Bappenas. Sedangkan sinkronisasi program kita lakukan bersama pemerintah daerah agar program yang kita gulirkan tidak tumpang tindih, efektif dan efisien,” kata Agus.

Agus menjelaskan beberapa program strategis Kemenkop dan UKM merupakan hasil dari koordinasi kebijakan dengan kementerian dan lembaga lain. Sebut saja, kredit usaha rakyat (KUR) hasil koordinasi melalui Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, OJK, dan kalangan lembaga keuangan bank dan nonbank. Ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) hasil koordinasi dengan Kemendagri, Hak cipta dengan Kemenhukham, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan Kemendag, hingga kredit Ultra Mikro Indonesia (UMI) dengan Kemenkeu.

“Selama ini banyak program Kemenkop dan UKM yang tidak terinformasikan dengan baik di daerah. Sehingga, misalnya, masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai kredit usaha rakyat atau KUR, pengurusan hak cipta bagi produk UKM di daerah, ijin usaha mikro dan kecil atau IUMK, dan sebagainya. Sosialisasi harus terus diperkuat dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi, pinta Agus.

Dikatakan pula, Gerakan Koperasi di Indonesia mengharapkan agar Kemenkop dan UKM tidak hanya berwenang dalam hal merumuskan regulasi, melainkan juga masuk dalam tahap pelaksana teknis kebijakan. “Sayangnya, seperti kita ketahui semua, status Kemenkop dan UKM dalam UU Kementerian masuk ke dalam kategori 3. Jadi, bila ingin Kemenkop dan UKM menjadi kementerian teknis, UU Kementerian harus diamandemen terlebih dahulu. Seperti perintah dan hasil rekomendasi Kongres Koperasi di Makassar beberapa waktu lalu. Agus mempertanyakan, “Kapan Dekopin akan melakukan uji materi terhadap UU Kementerian, sebagaimana amanat Kongres Koperasi di Makasar?”

Agus menambahkan, selama ini pihaknya hanya berwenang dalam menerbitkan badan hukum koperasi dan unit usaha simpan pinjam. Ketika koperasi akan membuka usaha seperti toko, perdagangan, pertanian, dan perkebunan, maka perijinannya harus dikeluarkan kementerian teknis terkait. “Kondisi seperti itu banyak membuat kalangan pegiat koperasi ‘frustasi’ . Bila Kemenkop dan UKM masuk kategori 2 atau kementerian teknis, maka segala perijinan usaha bagi koperasi menjadi wewenang dan tugas dari Kemenkop dan UKM,” kata Agus. (RN)