Paguyuban Ibu Pertiwi melakukan aksi damai di Kantor 4 kementerian di Jakarta, Rabu (19/6/2019)

Jakarta, innews.co.id – Sejumlah wanita yang terhimpun dalam Kesatuan Aksi Ibu Pertiwi (KAIP) dengan lantang menyuarakan pentingnya memelihara kedamaian di bumi pertiwi.

Salah satunya tentu dengan mengeliminir kelompok-kelompok yang jelas-jelas berupaya mengganti dasar negara Pancasila dengan pemahaman lain.

Hal ini nampak dalam aksi damai yang dilakukan Kesatuan Aksi Ibu Pertiwi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (19/6/2019) kemarin. Beberapa aktifis wanita tampak dengan gamblang meminta pemerintah mempertimbangkan keberadaan organisasi masyarakat (ormas) anarkhis, seperti Front Pembela Islam (FPI) yang jelas-jelas sudah berupaya mengganti Pancasila dengan dasar yang lain.

Kesatuan Aksi Ibu Pertiwi diterima oleh Kemendagri, Rabu (19/6/2019)

Dalam siaran pers yang diterima innews, para wanita menyampaikan dengan gamblang, keberatan akan organisasi yang selama ini kerap mendalangi berbagai aksi demonstrasi yang berujung pada kekisruhan.

Sementara itu, menurut Hj. Henny Handayani, SH., MH., narasumber Paguyuban Ibu Pertiwi dalam diskusi bertema Kita Tak Butuh Ormas Anarkhis Mengatasnamakan Agama yang diadakan di Jakarta, Rabu (19/6/2019), sejatinya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi sekalian makhluk).

“Dijabarkan sepucuk ayat Al Qur’an dari QS Ali Imran: 103 dan 110 yang menjelaskan bahwa manusia harus mengarah pada ma’ruf, bukan munkar. Serta menyerukan agar bisa bersatu padu, tidak tercerai berai,” jelas Henny yang juga seorang advokat tersebut.

Berkaca pada ayat-ayat tersebut, tulis rilis tersebut, Islam sejatinya melarang demonstrasi yang bila disusupi provokator visa berujung pada aksi anarkhis.

“Dalam Islam dikedepankan musyawarah untuk mufakat bila terjadi persoalan,” ujar Henny Handayani lagi.

Karena itu, KAIP bersepakat untuk meminta Kemendagri mengeliminir keberadaan FPI di bumi pertiwi.

“Kami ingin Indonesia selalu aman dan damai. Tidak ada musuh dalam selimut yang setiap saat merongrong kesatuan bangsa” ujar Jeanette menambahkan.

Pada bagia lain, Ayu Pangesti, SH., MSi., yang akrab disapa Bunda Ayu mengatakan, “Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini FPI melakukan aksi-aksi sweeping terhadap kegiatan masyarakat yang tidak jarang berakhir dengan anarkhis. Padahal, sweeping model seperti itu bukan wewenang FPI,” jelasnya.

Ayu Pangesti mengkhawatirkan bila hal ini terus dibiarkan, akan melahirkan ketakutan, kecemasan dan selalu was-was yang secara psikologis sangat merugikan kaum perempuan dan dampaknya menurunkan semangat berdemokrasi maupun apatisme.

Tidak berhenti sampai disitu, menurut Ayu yang juga seorang pendidik ini, tindakan-tindakan demonstrasi anarkis yang berkepanjangan dan ditayangkan oleh media akan mengganggu tumbuh kembang karakter anak-anak didik yang kelak akan meneruskan mengisi kemerdekaan ini.

“Secara konkrit, moralitas anak akan tumbuh dan berkembang bukan saja dari gen orangtua, tapi juga dari lingkungan dan pendidikan. Lingkungan yang amoral, anarkhis, asosial dan penuh kekerasan tidak menunjang perwujudan sikap dan perilaku anak seperti yang kita harapkan,” urai Ayu.

Oleh sebab itu, Ayu dengan tegas meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang kerap menebar kekerasan dalam berbagai rupa. (RN)