Jokowi bersama Prabowo

Jakarta, innews.co.id – Faktanya, pada Pemilu Presiden 2014 pasangan Jokowi-Jusuf Kalla kalah telah di Sumatera Barat dari pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Jokowi hanya mampu meraih 23 persen suara, sedangkan penantangnya Prabowo unggul dengan memperoleh 76,92 persen suara.

Usai dilantik menjadi Presiden, pada 8-10 Oktober 2015, untuk pertama kalinya Jokowi datang ke Sumbar. Ia mengunjungi sejumlah lokasi, mulai dari Istana Bung Hatta Bukittinggi, peternakan sapi Padang Mengatas, Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, hingga pembangunan Rail Bus di kawasan Bandara Internasional Minangkabau.

Kunjungan kedua terjadi pada April 2016. Jokowi kala itu membuka latihan multilateral angkatan laut Komodo 2016.

Di tahun yang sama, Presiden Jokowi merayakan Idul Fitri di Padang, 2016, setelah tahun sebelumnya berlebaran di Aceh.

Ketika itu, dalam sambutannya di Masjid Raya Sumbar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan seuntai pantun, “Dulu berangkat dengan pesawat, pergi bekerja di luar negeri, ini sejarah baru di Sumbar, Presiden Jokowi shalat Idul Fitri di sini”. Menurutnya, kehadiran presiden untuk berlebaran di Padang suatu kehormatan karena belum pernah ada kepala negara yang Lebaran di daerah.

Kembali pada 7-9 Februari 2018 Jokowi bertandang ke “Ranah Minang”, menghadiri puncak Hari Pers Nasional dan serangkaian kegiatan lain.

Kala itu, mantan Wali Kota Solo dua periode itu, juga menyempatkan datang ke Dharmasraya meninjau pembangunan embung, membagikan bantuan sosial nontunai di Solok, meninjau program padat karya di Kabupaten Tanah Datar, hingga menyerahkan sertifikat tanah kepada ahli waris Adinegoro di Sawahlunto.

Kunjungan Presiden kala itu cukup menjadi perbincangan hangat karena ia memilih menginap di salah satu hotel sederhana di Kabupaten Dharmasraya.

Terakhir, pada 21 Mei 2018, Presiden Jokowi kembali datang ke Sumbar dalam rangka membagikan sertifikat tanah wakaf dan peresmian kereta Bandara Minangkabau. Di Masjid Jamiatul Huda Ketaping Padang, Presiden meluruskan isu tentang ada yang menyampaikan bahwa ia adalah seorang PKI.

Beberapa kali kunjungan yang diikuti sejumlah program pembangunan akhirnya mulai mengubah peta politik di daerah itu menjelang Pilpres 2019.

Pada 18 September 2018, sejumlah bupati dan wali kota di Sumbar mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua karena dinilai berhasil membangun bangsa.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan di segala bidang. Karena itu kami mendukung beliau melanjutkan periode kedua,” kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska yang didaulat sebagai juru bicara.

Sebanyak lima kepala daerah yang mengikuti deklarasi, yaitu Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dan Wali Kota Solok Zul Elfian.

Kemudian, empat bupati dan wali kota lain yang juga diklaim mendukung namun tidak bisa hadir saat deklrasi, yaitu Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Solok Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet. Dukungan kepala daerah tersebut ternyata menuai pro dan kontra di tengah masyarakat karena ada yang setuju namun tak sedikit yang menolak.

Menurut politikus Partai Nasdem Syamsu Rahim dalam dialog di Padang TV, apa yang dilakukan kepala daerah merupakan wujud dari aspirasi dan keinginan masyarakat.

Terkait ada yang menyatakan aspirasi masyarakat berlawanan dengan apa yang dilakukan kepala daerah, ia mengatakan hal itu empat atau lima tahun lalu, sedangkan saat ini kondisi sudah berubah dan berbeda.

Pada sisi lain, DPD Partai Gerindra Sumatera Barat melaporkan sejumlah kepala daerah kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Desrio Putra mengatakan tindakan tersebut terindikasi melanggar Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan pejabat negara atau aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang berpihak pada peserta pemilu, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Akan tetapi, pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai deklarasi 10 kepala daerah di Sumatera Barat yang mendukung Presiden Jokowi dua periode tidak akan berpengaruh banyak terhadap perolehan suara pada Pilpres 2019.

“Belajar dari hasil Pilpres 2014 yang saat itu Jokowi mendapatkan suara terendah di Sumbar, kendati saat ini ada deklarasi dukungan dari kepala daerah tidak serta merta membuat perolehan suara berpeluang meningkat,” katanya.

Menurut dia, akar persoalan kenapa Jokowi sulit mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar saat pilpres adalah faktor partai pengusung, yaitu PDI Perjuangan.

“Buktinya dulu saat Prabowo jadi calon wakil presiden mendampingi Megawati tidak mendapat suara, namun setelah diusung oleh Gerindra pada 2014 menang telak di Sumbar,” katanya.

Ia menilai hal itu bisa terjadi tak lepas dari kombinasi faktor sosiologis, psikologis yang berkelindan dengan ideologi PDI Perjuangan.

Edi melihat dukungan para kepala daerah terhadap Jokowi sebenarnya cukup argumentatif karena walaupun pada Pilpres 2014 kalah di Sumbar, akan tetapi Presiden cukup tinggi perhatiannya dalam bentuk kunjungan dan berbagai program pusat yang dilaksanakan di daerah itu.

Pada sisi lain, ia melihat kendati para kepala daerah telah mendeklarasikan dukungan belum tentu mereka akan bergerak penuh untuk memenangkan sang calon karena juga terdapat beberapa konflik kepentingan. (RN)