Suasana sidang putusan gugatan Kongres IPPAT ke-VII di PN Jakarta Barat, Selasa (28/1/2020)

Jakarta, innews.co.id – Sidang putusan gugatan Kongres ke-VII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (28/1/2020) kembali mengalami penundaan untuk kedua kalinya.

Dalam persidangan, majelis hakim mengemukakan alasan ditunda lantaran ada kehati-hatian dalam membuat putusan. “Kasus ini terbilang menarik, karena itu perlu kehati-hatian dalam membuat putusan,” kata hakim.

Suasana persidangan di PN Jakarta Barat, Selasa (28/1/2020)

Hal lain, kata hakim, terjadi penumpukan perkara yang membutuhkan kesegeraan untuk diputuskan. Namun, dari penelusuran ternyata panitera yang menangani perkara ini sakit.

Padahal, sebelum persidangan para pihak, baik penggugat maupun tergugat sudah meramaikan tempat persidangan. Tampak, para pengurus IPPAT mengenakan seragam kebangsaannya. Sementara pihak penggugat nampak lebih santai.

Menanggapi penundaan ini, Tagor Simanjuntak, juru bicara penggugat mengaku aneh. “Kok bisa, hanya memutuskan perkara sederhana seperti ini harus ditunda sampai dua kali. Tentu menjadi pertanyaan besar, ada apa?” kata Tagor.

Perkara ini sendiri, kata Tagor, sudah berjalan lebih dari satu tahun. Tapi saat akan diputus, malah mengalami dua kali penundaan. Karena itu, pihaknya akan menyurati Mahkamah Agung agar kasus ini bisa mendapat perhatian sehingga dapat segera diputuskan.

Sementara itu, saat dimintai komentarnya, Julius Purnawan Ketua Umum PP IPPAT hasil Kongres IPPAT di Makassar, Juni 2018 silam, sekaligus salah seorang tergugat kepada wartawan berujar, “Kita hanya bisa mengikuti jalannya proses hukum secara baik dan benar saja. Kalaupun ada penundaan, hakim pasti punya pertimbangan dalam menunda sebuah putusan”.

Julius menambahkan, kita harus lebih banyak berdoa, sabar, zikir, dan sholat agar kasus ini bisa berjalan lancar.

Dia juga meminta pengwil-pengwil berjalan seperti biasa sesuai kegiatan untuk anggota. “Kongres tidak ada kaitan dengan konferwil dan konferda. Silahkan pengwil dan pengda layani anggota secara baik,” ujarnya.

Sidang putusan ditunda hingga 2 minggu ke depan, direncanakan pada 11 Februari 2020. (RN)