DR. Yurisa Martanti, SH., MH., Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) saat ditemui di Jakarta, Senin (9/9/2019) siang

Jakarta, innews.co.id – Era revolusi industri (RI) 4.0., menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Bahkan, dinilai sebagai sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa kehadiran notaris sebagai pejabat negara begitu penting, bukan sekadar tukang stempel belaka.

Hal ini secara terbuka dikatakan DR. Yurisa Martanti, SH., MH., Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) saat ditemui di Jakarta, Senin (9/9/2019) siang.

Bersama rekan-rekan notaris

Bagi Yurisa, mengikuti perkembangan teknologi adalah keharusan dalam menyikapi perubahan zaman. Namun, kepastian hukum tetap harus dijaga. “Kalau hanya mengikuti teknologi yang sedemikian maju dan mengesampingkan kepastian hukum, maka itu tidak benar. Sebab kepastian hukum ada di segala zaman,” kata Yurisa.

Menurutnya, tugas notaris merujuk pada kepastian hukum. Dia mencontohkan, otentifikasi sebuah dokumen merujuk pada fisik dokumen tersebut. Kalau sudah dokumen dikirim e-mail, discan, dan lainnya, itu sudah tidak otentik lagi.

Yurisa (keempat dari kanan), pastikan Indonesia tetap menganut civil law, bukan anglo saxon

Karena itu, guna mensinkronkan antara kepastian hukum dengan perkembangan teknologi, maka Yurisa mengimbau, para notaris untuk terus mau belajar, meng-update kemampuan diri, baik secara keilmuan maupun kemajuan teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. “Notaris tidak boleh gaptek (gagap teknologi). Kalau gaptek, akan tergerus oleh kemajuan teknologi,” imbuhnya.

Selain itu, Yurisa mengajak para notaris untuk mengusung sikap prudent (kehati-hatian) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Kita harus berhati-hati dalam menangani dokumen. Jangan sembrono dan bisa berujung dianggap turut terlibat dalam suatu masalah hukum,” ujarnya mengingatkan.

DR. Yurisa Martanti, SH., MH., Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama putra tersayang

Lebih jauh Yurisa mengatakan, Indonesia selama ini menganut sistem civil law, bukan anglo saxon. Diakuinya, ada upaya untuk menggeser sistem hukum di Indonesia menjadi anglo saxon.

Ditambahkannya, kehadiran online system hanya mempercepat, tapi tidak bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya, termasuk dalam menangani otentifikasi dokumen.

“Kami para notaris mendukung implementasi revolusi industri 4.0, namun jangan sampai menghilangkan kepastian hukum yang didalamnya termasuk otentifikasi dokumen,” tukas Yurisa.

DR. Yurisa Martanti, SH., MH., Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), gaungkan pentingnya otentifikasi dokumen

Indonesia sejak dulu menganut sistem civil law, bukan anglo saxon. Negara-negara penganut anglo saxon umumnya hanya memiliki lawyer, tidak ada notaris. Berbeda dengan di Indonesia, dimana notaris masuk kategori pejabat umum atau kepanjangan tangan pemerintah di bidang hukum keperdataan.

“Kalau mau dirubah menjadi anglo saxon, maka harus dirubah seluruh perundang-undangan yang ada sesuai hierarkhinya,” tukas Yurisa. (RN)