Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Pemilih Pemula (JPP) melakukan aksi simbolis membakar amplop di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Selasa (31/1). Aksi simbolik membakar 1000 amplop tersebut sebagai bentuk penolakan tegas terhadap praktik politik uang menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/kye/17.

Jakarta, innews.co.id – Provinsi Papua menduduki peringkat teratas paling rawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dengan indeks kerawanan 3,41. Menyusul diperingkat kedua Maluku dengan indeks 3.26. Peringkat ketiga, yakni Kalimantan Barat dengan indeks kerawanan pemilu 3,04. Ada pun, posisi keempat dan kelima, yakni Sumatera Utara dengan indeks 2,06 dan Sulawesi Tenggara dengan indeks 2,01.

Ini merupakan hasil pemetaan yang dilakukan TNI berkaitan dengan hajatan politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Tidak hanya provinsi, untuk tingkat Kabupaten/Kota, berada di urutan pertama Mimika dengan indeks kerawanan pemilu 3,43. Peringkat kedua dan ketiga Kabupaten Paniai dan Jayawijaya dengan indeks kerawanan pemilu sama-sama di angka 3,4. Adapun pada posisi keempat dan kelima, yakni Puncak Jaya dengan indeks kerawanan pemilu 3,28 dan Konawe dengan indeks kerawanan pemilu 3,07.

Dalam Rakornas Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Gedung Bidaraka, Jakarta Selatan, Rabu (7/3), Irjen TNI Letjen Dodik Widjanarko menyatakan, kesiapan TNI dalam menghadapi segala kerawanan pada pesta demokrasi di 2018 dan 2019.

Dodik mengatakan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, telah diamanatkan OMPS atau operasi militer selain perang. Pengamanan Pilkada dan Pemilu adalah salah satunya. Bentuknya, yakni dengan pengerahan pasukan untuk membantu Polri mengamankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sinergitas antara TNI dan Polri dalam penanganan konflik sosial dan pengamanan Pilkada dapat dilakukan secara terencana, berkesinambungan dan komprehensif dengan melibatkan Pemda dan instansi terkait,” kata Dodik.

Dia juga menegaskan kembali soal netralitas TNI dalam Pilkada atau Pemilu. Netralitas TNI, lanjut Dodik, adalah salah satu kunci keberhasilan pesta demokrasi di Indonesia. Bentuk netralitas, pertama, mengamankan penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu sesuai tugas dan fungsi perbantuan TNI kepada Polri. Kedua, satuan atau perorangan tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Ketiga, satuan/perorangan/fasilitas tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan Pilkada dalam bentuk apa pun. Keempat, tidak melakukan kegiatan berupa komentar, menilai, mendiskusikan dan memberikan arahan apa pun tentang calon peserta Pilkada kepada siapapun.(RN)