Peresmian OSS

Jakarta, innews.co.id – Secara resmi sistem perizinan terintegrasi berbasis elektronik (Online Single Submission (OSS) diluncurkan. Sehingga, sistem yang dipayungi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 ini bisa mempermudah proses perizinan usaha. Kehadiran OSS juga diyakini memperkuat 16 paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan pemerintah.

Peresmian dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dan dihadiri sejumlah pimpinan Kementerian atau Lembaga (K/L). Di antaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, hingga Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly.

“Pemerintah sudah melakukan deregulasi yang semuanya mengarah pada penyederhanaan perizinan. Akan tetapi banyak yang tidak tersentuh baik di pusat maupun daerah. Kemudian Presiden terbitkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 yang memerintahkan penyederhanana perizinan substansial. Sejak itu kami bekerja marathon membentuk OSS,” ujar Darmin saat memberikan sambutan peluncuran OSS di Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (9/7).

Pembentukan OSS, imbuh Darmin, juga mengacu pada tiga aspek utama. Pertama terkait upaya membangun kelembagaan untuk memonitor dan mengawal permohonan izin investasi. Karena itu dibentuk satuan tugas (satgas) di kementerian/lembaga dan pemkab/pemkot yang fokus mengawasi perkembangan izin investasi dari investor.

“Jadi izinnya itu ada di mana. Karena kita tahu izin tidak hanya di satu lembaga saja. Tugas satgas memonitor di mana proses itu sekarang, apa penghambatnya, dan bagaimana cara penyelesainnnya,” tuturnya.

Aspek kedua, ihwal integrasi sistem teknologi informasi pada wewenang keseluruhan di tingkat kementerian.lembaga maupun pemerintah daerah. Untuk aspek ketiga, berkaitan dengan reformasi perizinan. Pemerintah mengoptimalkan upaya pembenahan regulasi yang mengalami tumpang tindih, atau malah dianggap terlalu rumit.

“Artinya, ada izin yang belum sesuai harapan karena aturannya. Ada hal lain yang tidak siap di dalam sistem kita, misalnya kalau mau bebas lokasi. Maka ada syarat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun sistem hanya bisa mengenal peta elektronik. Sedangkan dari 514 kabupaten/kota baru ada 40 RDTR yang ada peta elektroniknya. Ini (sistem OSS diluncurkan) tidak mungkin (langsung) ideal. Tapi kita percaya prosesnya akan berjalan,” tukasnya. (RN)