Jakarta, innews.co.id – Persoalan jalur sepeda di wilayah DKI Jakarta, nampaknya Partai Gerindra dengan PKS tidak sepemahaman, bahkan terkesan bertolak belakang. Padahal, keduanya sama-sama menjadi partai pengusung calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Uniknya, justru PDI-P dengan Gerindra yang akur, seperti di koalisi pemerintah pusat.

Dalam paparannya di hadapan Anggota DPRD DKI, Syafrin Liputo Kepala Dinas Perhubungan DKI di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019) mengatakan, rencana anggaran untuk pembuatan jalur sepeda semula Rp4,498 milyar. Kini membengkak menjadi Rp69,272 milyar.

Sehingga otal usulan anggaran jalur sepeda yang diusulkan Kepala Dinas Perhubungan DKI ke DPRD DKI sebesar Rp73,771 miliar. Rencana anggaran itu masuk mata anggaran ‘pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway’. Ini membuat anggota Dewan terperanjat.

Uang sebanyak itu ditujukan untuk membangun 63 km pada 2020 dari keseluruhan target 500 km jalur sepeda pada 2022.

Menyikapi hal tersebut, M. Syarif., MSi., anggota DPRD DKI yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra DKI di Jakarta, Senin (28/10/2010) mengatakan, “Memang agak mengejutkan ya besarannya (usulan anggaran jalur sepeda) seperti itu. Apa tidak ada cara lain?”

Lebih jauh Syarif mengatakan, saat ini Pemerintah DKI sedang mengalami defisit pendapatan, maka segala program perlu melakukan efisiensi. “Saya khawatir, jalur sepeda nantinya malah tidak digunakan begitu dibangun dengan biaya yang mahal. Maka itu perlu ditinjau kembali,” tegasnya.

Kembali Syarif meminta usulan anggaran itu dikaji ulang, karena SKPD harus sama-sama turut aktif mengefisienkan seluruh mata anggaran kegiatan.

Di sisi lain, Fraksi PKS bersikap sebaliknya. PKS meminta semua pihak tidak melihat besaran angka puluhan milyaran, tetapi melihat manfaat dan kebutuhannya.

“Lihatnya itu sejauh mana yang akan dibuka, anggaran itu untuk apanya, itu harus ada kajian ke lapangan. Jadi bukan soal besarannya itu,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. (RN)