I Gede Pasek Suardika, SH., MH., Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Jakarta, innews.co.id – Keinginan PDI-Perjuangan menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen menuai penolakan dari berbagai pihak. Pasalnya, upaya ini dinilai ingin memberangus demokrasi yang kini tengah tumbuh di Indonesia.

Saat dihubungi, Selasa (14/1/2020) malam, secara smooth, I Gede Pasek Suardika, SH., MH., Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengatakan, “Sebagai sebuah ide itu harus dihargai. Hanya saja kalau kenaikan PT terjadi, maka semakin banyak suara rakyat akan hilang”.

Secara kritis, Pasek Suardika menambahkan, alasan penyederhanaan partai dengan membuat suara rakyat semakin banyak hilang terasa kurang pas. Bahkan bisa berdampak juga munculnya oligarkhi partai.

Berkaca pada sejarah, kata Pasek, PDI (kala itu) dan sekarang menjadi PDI-P pun pernah merasakan iklim politik yang tidak sehat, lantaran ada kekuasaan yang terlalu besar. Sistem demokrasi tidak berjalan dengan sehat. Dia melanjutkan, “Teman-teman di PDI dulu pasti pernah merasakan nggak enaknya suasana terlalu mayoritas seperti itu.

Harusnya, kata Pasek, itu cukup menjadi pengalaman untuk tidak diulangi lagi di masa sekarang ini.

Untuk itu, Partai Hanura siap berdiskusi mengenai ide tersebut, demi sama-sama membangun demokrasi yang sehat, sekaligus menjaga suara rakyat agar tidak banyak hilang oleh sistem.

“Saya yakin jika diskusi berjalan, maka rekan-rekan di PDI-P pasti memahami pentingnya kebersamaan dalam kapal besar demokrasi,” pungkas Pasek. (RN)