Kesatuan Aksi Ibu Pertiwi diterima oleh Kemendagri, Rabu (19/6/2019)

Jakarta, innews.co.id – Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) anarkhis di republik ini terus menjadi sorotan karena dinilai kian meresahkan dengan aksi-aksi onar yang dibuat. Pemerintah harusnya bijak dan mengambil tindakan tegas demi ketentraman dan kedamaian masyarakat Indonesia.

Penegasan ini disampaikan Espan aktifis wanita yang terhimpun dalam Kesatuan Aksi Ibu Pertiwi (KAIP) dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Paguyuban Ibu Pertiwi melakukan aksi damai di Kantor 4 kementerian di Jakarta, Rabu (19/6/2019)

Dia mencontohkan salah satu ormas yang kerap melakukan aksi anarkhis adalah Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Muhammad Riziq Shihab yang didirikan 17 Agustus 1998 ini.

Bagi Espan, ormas ini dalam banyak kesempatan melakukan aksi-aksi yang muaranya pada upaya mengganti Pancasila dengan dasar negara lain.

“Ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila,” tutur Espan.

Dia mengaku prihatin dengan seringnya aksi-aksi kekerasan yang dipertontonkan oleh FPI. “Generasi masa depan bangsa bisa menjadi anak-anak yang akrab dengan kekerasan. Ini sudah dibuktikan dengan kian maraknya aksi-aksi tawuran antar-sekolah, antar-warga, dan lainnya,” urai Espan.

Tidak itu saja, lanjut Espan, ia melihat generasi kini sudah terkontaminasi dan mulai meniru sikap-sikap yang ia lihat melalui layar kaca.

Lebih jauh Espan menuturkan, adanya ormas anarkhis bisa berakibat permusuhan dan konflik SARA. Ormas anarkhis, lanjut Espan, mencoba menghapus rasa nasionalisme dan mengerdilkan bela negara.

Karena itu, Espan dengan lantang meminta pemerintah mengeliminir keberadaan FPI dan ormas-ormas anarkhis. “Baiknya ormas anarkhis dibubarkan saja,” kata Espan.

Tidak itu saja, diserukan semua pihak satukan persepsi untuk mengkonsep program pembelajaran di semua lembaga pendidikan, baik di pusat sampai ke daerah.

Secara khusus, Espan meminta agar dibuatkan aturan dalam lembaga bahwa upacara bendera sah sebagai aturan negara yang ada di semua lembaga pendidikan, tidak terkecuali.

Pada bagian lain, Paguyuban Ibu Pertiwi yang didalamnya terhimpun Perempuan Muslimah Dari Latar Belakang Pendidik Dan Penggiat Hukum melakukan aksi damai sebagai kebebasan kaum perempuan berekspresi membela negara
sehingga terwujud suasana aman dan damai.

Para wanita yang terhimpun dalam Paguyuban Ibu Pertiwi secara tegas meminta pemerintah tidak memperpanjang lagi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Alasannya, Visi dan Misi FPI tidak sewarna dengan negara indonesia yang berasaskan Pancasila. Juga aktifitas FPI selalu dan sangat merisaukan dan mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya serta melakukan aktifitas-aktifitas yang intoleransi.

Disampaikan pula, aktifitas FPI selalu identik dengan intimidasi, persekusi, anarkis dan radikal yang memicu perpecahan bangsa Indonesia dengan mengatasnamakan agama.

Oleh karenanya, Paguyuban Ibu Pertiwi menegaskan bahwa FPI adalah organisasi terlarang.

Aksi damai yang dilakukan antara lain, Membagikan mini parcel berisi 5 buah bawang merah utuh dan 1 buah bawang putih utuh di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rabu (19/6/2019). (RN)