Jakarta, innews.co.id – Sidang gugatan pembatalan Desain Industri “HOMMY” milik Keria Hen/PT First Pacific Ocean, memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi ahli di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Dalam keterangannya, pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dr. Suyud Margono SH., MHum., FCIArb., secara gamblang menjelaskan, PT Alam Panca Warna (Penggugat) suatu perusahaan menjual barang dari plastik (placticware), secara khusus rantang plastik yang sudah diproduksi dan dijual, di antaranya Rantang Susun 1, Rantang Susun 2 dan Rantang Susun 3.

Perusahaan ini juga telah mendaftarkan Desain Industri dan telah diterima dengan Judul “Rantang” dengan No. IDD000048273 dan Desain Industri “Rantang dengan gagang yang dapat dilipat” dengan No. IDD000048491.

Disampaikan pula, dalam Daftar Umum Desain Industri pada Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum HAM RI, produk rantang milik Penggugat dengan merek “VIOLA” berjudul: “rantang” susun 1 (satu) “memiliki kesamaan/kemiripan” dengan produk rantang milik Keria Hen/ PT. First Pacific Ocean (Tergugat) dengan merek “HOMMY” terdaftar dengan No. ID 0025580-D tanggal 6 September 2011, yang kemudian diketahui ternyata tidak memiliki kebaruan (Lack of novelty) karena memiliki kesamaan/sama persis dengan produk Desain Industri milik Pihak Ketiga yang telah terdaftar lebih dahulu dengan judul “Rantang” No. ID000027575, tanggal 19 Januari 2010 milik/atas nama PT Surya Pasifik Sejahtera, yang diproduksi dengan merek “HAWAII”.

Apabila berdasarkan fakta bahwa produk Desain Industri TERGUGAT, No. ID 0025580-D, tanggal 6 September 2011 tidak memiliki kebaruan (Lack of novelty) karena memiliki kesamaan/sama persis dengan produk Desain Industri milik PT Surya Pasifik Sejahtera sebagai Pihak Ketiga (sebagai Fakta Pembanding Desain Industri terdekat/the closed prior art), seharusnya Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum HAM RI (sebagai Turut Tergugat) teliti dalam memeriksa harus memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 dan seharusnya tidak menerima atau setidak-tidaknya menolak permohonan pendaftaran produk Desain Industri “rantang” milik Tergugat”, urai Suyud.

Dengan begitu, seharusnya juga Tergugat tidak menjadi Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. 

Lebih jauh Suyuf menjelaskan, suatu pendaftaran Desain Industri yang dilakukan dengan etikad tidak baik seperti dengan meniru, membonceng popularitas suatu penamaan atau merek milik pihak lain, tidaklah diperkenankan, (Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 016 K/N/HaKI/2005, tertanggal 12 Juli 2005).

“Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan Tergugat jelas mempunyai etikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran Desain Industri (bad faith applicant). Pengertian etikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk pendaftaran HKI dalam lingkup objek perlindungan Desain Industri adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Desain Industri tersebut memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Desain Industri pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, Tergugat patut mengetahui bahwa Desain Industri yang didaftarkan telah lama ada dan diperjual-belikan di Indonesia dan bukanlah merupakan inovasi desain baru, baik dalam bentuk, konfigurasi, pola, maupun ornamennya,” jelas Suyud.

Suyud menambahkan, “Oleh karena pendaftaran Desain Industri Tergugat dilakukan secara etikad tidak (baik) serta tidak baru, karenanya Tergugat tidak dapat memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain, termasuk mengajukan upaya hukum untuk melarang pihak lain”. (RN)