Jakarta, innews.co.id – Di satu sisi, pemerintah tengah gencar-gencarnya menyuarakan pentingnya mendaftarkan merk dagang dari suatu produk usaha. Ini dilakukan agar produk yang dibuat tidak dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun, di sisi lain, ada wacana memberlakukan kemasan polos (plain packaging) untuk sejumlah produk. Hal ini dipandang sebagai sesuatu yang kontradiktif.

Penegasan ini disampaikan Dr. Suyud Margono, SH., M.Hum., FCIArb., dalam sharing media di kantornya, Jakarta, Rabu (15/8).

Menurut Margono, pemberlakuan kemasan polos merupakan kelanjutan dari upaya pembatasan merk. Negara yang telah memberlakukan kemasan polos seperti Australia dan Prancis untuk produk tembakau, minuman beralkohol, makanan/minuman, makanan cepat saji, serta obat-obatan.

Bicara soal pembatasan merk, Wakil Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) ini mengatakan, itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk membatasi tampilan merk yang ada di dalam kemasan maupun melekat pada produk. 

Pembatasan merk ini dilakukan untuk mengendalikan, membatasi atau mengawasi aktifitas-aktifitas tertentu yang terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Pembatasan merk sudah diaplikasikan di negara Chili dan Kanada.

Dikatakan Margono, pengaturan yang demikian (kemasan polos) dapat menimbulkan kerugian, utamanya dari produsen sebab selama ini merk merupakan tanda pembeda dari berbagai produk yang ada di pasar serta dalam rangka menjalankan persaingan usaha yang sehat (fair competitition). 

“Bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan akan kehilangan triliunan rupiah bila produk yang dihasilkan ditampilkan dalam keadaan polos,” tandas Margono. 

Oleh karena itu, pihak AKHKI meminta pemerintah bisa benar-benar melakukan pengkajian mendalam terhadap kebijakan plain packaging ini. Dalam hal ini AKHKI bekerja sama dengan International Trademarks Association (INTA) didukung Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM telah mengadakan diskusi mengenai pembatasan merk (brand restriction) yang juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Perdagangan. 

Margono menambahkan, penting pemerintah mengambil pendekatan yang terinformasi dengan baik menyikapi isu pembatasan merk atau penggunaan kemasan polos ini. (RN)