Jakarta, innews.co.id – Lembaga pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya harus dibersihkan dari pihak-pihak yang terindikasi mendukung radikalisme dan terorisme. Dalam hal ini, pemerintah harus bergerak cepat untuk menutup semua celah radikalisme dan terorisme.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPP Bidang Hubungan Antardaerah dan Otonomi Daerah Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Kamis, (17/5). Menurutnya, salah satu penyebab terorisme dan radikalisme tumbuh subur adalah karena banyak pendukungnya. Ironisnya, para pendukung itu tersebar hingga ke jajaran birokrasi dan pegawai BUMN atau anak usaha BUMN.

“Pendukung teroris itu ada bermacam-macam. Ada yang secara terbuka dalam arti aktif membantu berbagai kegiatan terorisme, misalnya dengan cara menjadi penyandang dana. Ada juga dengan cara menyediakan tempat penyemaian ide-ide radikal pada fasilitas di lembaga pemerintahan, BUMN, dan anak usaha BUMN,” kata Syahrul.

Selama unsur-unsur itu tetap ada, kata dia, pemberantasan radikalisme dan terorisme tidak akan pernah tuntas. Padahal, menurut dia, pemerintah menghabiskan banyak sumber daya untuk menumpas radikalisme dan terorisme. “Kerugiannya amat tidak ternilai kalau satu WNI, sipil, maupun aparat hukum, sampai menjadi korban bahkan gugur karena teroris dan radikalis itu,” ujarnya.

Syahrul mendesak pemerintah untuk segera membersihkan unsur-unsur pendukung radikalisme dan terorisme itu dari birokrasi, BUMN, dan anak usaha BUMN. “Jangan memberi tempat kepada pendukung radikalisme dan terorisme. Begitu terindikasi, atasan birokrat atau pegawai BUMN dan anak usaha BUMN harus bergerak cepat. Peringatkan untuk menghentikan dukungan pada radikalisme dan terorisme. Kalau masih membandel, lakukan tindakan lebih tegas dan keras,” serunya. (RN)