Jakarta, innews.co.id – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kewajiban Guru Memiliki Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan Sertifikat Pendidik, diimplementasikan dalam bentuk kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti). 

Keduanya akan menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan 2018. Kerja sama keduanya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh rektor, wakil rektor, dan koordinator PPG dari 38 Perguruan Tinggi Indonesia di Hotel Milenium, Jakarta, Senin, (28/5), malam.

Didik Suhardi mewakili Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud berharap, PPG yang akan dimulai pada 31 Mei 2018 ini dapat berjalan baik.

“Begitu guru-guru selesai dari PPG, cara mengajarnya sudah berubah, cara memberi evaluasi juga berubah. Juga yang terpenting, anak-anak yang diajarpun akan lebih bersemangat,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud dalam sambutannya.

Sementara itu, Paristianti Nurwandani Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti mengatakan, PPG dalam jabatan 2018 akan mengembangkan sistem hybrid learning dengan standar Indonesia, yaitu melalui daring selama tiga bulan, dilanjutkan dengan workshop tatap muka selama lima minggu, dan terakhir mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama tiga minggu.

“Kami akan langsung melakukan kegiatan sosialisasi hybrid learning ke 38 LPTK pada 29 Mei – 4 Juni,” kata Paristianti.

Kerja sama dua kementerian ini juga telah menghasilkan 1.200 modul yang telah siap diterapkan ke dalam program PPG dalam jabatan 2018. 

Lebih jauh Didik menyampaikan, dalam pelaksanaannya Kemendikbud menyerahkan sepenuhnya kepada pendidik yang ada di Perguruan Tinggi. “Kami ikut saja dengan berbagai hal yang disajikan, baik branded learning, hybrid learning, atau e-learning,” kata Didik. 

Sementara itu, Syawal Gultom Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Indonesia (PLK) mengatakan, pada pelaksanaan PPG nanti, para guru akan diberi kompetensi-kompetensi baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dapat berpikir kritis, sehingga para guru memiliki daya nalar tinggi. 

“Kita sepakat melakukan perubahan dimulai dari guru. Ubah cara membelajarkan guru. Guru harus bisa menyampaikan cara berpikir, karena maha karya Aristoteles itu logika. Semakin tinggi cara kita bernalar, semakin cepat negeri ini maju,” jelas Rektor Universitas Negeri Medan ini.

PPG dalam jabatan 2018 akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni 31 Mei 2018 yang akan diikuti 6.775 guru. Lalu, pada 2 Juli 2018 dengan sasaran 7.112 guru, dan tahap ketiga pada 1 September 2018 khusus untuk guru dari daerah 3T dengan sasaran 7.000 guru.

Saat ini telah siap PPG dalam jabatan tahap pertama untuk 15 bidang studi yang akan dilaksanakan di 38 Perguruan Tinggi di Indonesia.

Untuk pelaksanaannya, pemerintah melalui Ditjen GTK Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,5 juta per orang untuk 20.000 guru.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran PPG dalam jabatan, yaitu Provinsi Jawa Barat dengan sasaran 650 orang, NAD dengan sasaran 230 orang dan Kabupaten Merauke untuk 14 orang. Sehingga guru yang akan mengikuti PPG dalam jabatan berjumlah 20.887 orang. (RN)