Jakarta, innews.co.id – Gegap gempita rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, nampak di setiap bagian pemberitaan media massa. Namun, justru M. Syarif Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra menanggapi dingin.

“Karena itu program pemerintah pusat ya dukung sih dukung saja. Hanya saja, ada 2 pendekatan yakni, skeptis dan optimis. Saya ragu bisa dipindah Ibu Kota. Karena wacana itu sudah ada dari satu rezim ke rezim lain, tapi sulit direalisasikan,” kata Syarif di ruang kerjanya, Kamis (29/8/2019) siang.

Kendala salah satunya adalah pembiayaan. Kabarnya dibutuhkan dana 400 triliun lebih untuk memindahkan Ibu Kota. Itu pun belum tentu selesai dalam 15 tahun. Meski Presiden Jokowi susah bilang anggaran tersebut diambil dari APBN hanya 19 persen sisanya berasal dari swasta, rasanya tidak semudah itu,” urai Syarif.

Sementara dari pendekatan optimis, lanjut dia, pemindahan Ibu Kota akan mengurangi beban Jakarta yang selama ini banyak tumpah tindih dan multifungsi, seperti pusat bisnis, niaga, pendidikan, pemerintahan, jasa, dan sebagainya.

Kalau dipindah, kata Syarif, maka Jakarta akan fokus sebagai pusat ekonomi dan jasa. Demikian juga otonominya akan semakin kuat. Tidak ada lagi urusan pemerintahan pusat. Penataan kota, transportasi dan sebagainya bisa diserahkan pengelolaannya secara penuh kepada Pemerintah Provinsi Jakarta.

“Sekarang ini, meski disebut daerah otonom, namun pada pelaksanaannya tidak. Jakarta dikasih otonomi hanya soal Pilkada saja, yang lain tidak. Harusnya kalau disebut daerah otonom, harus ada alokasi anggaran otonominya. Namun, faktanya tidak ada,” tutur Syarif yang telah 2 periode duduk sebagai Anggota DPRD DKI ini.

Syarif menambahkan, Presiden tidak pernah care terhadap Jakarta. “Mungkin karena APBD DKI lumayan besar, sekitar Rp89 triliun,” cetus Syarif.

Kalau dipindah, tambahnya, ada peluang besar menjadikan Jakarta menjadi pusat ekonomi dan memperkuat otonomisasinya. Namun, UU-nya juga harus dirubah dan berbunyi Jakarta sebagai pusat ekonomi.

Dikatakannya, perlu dipertanyakan uang untuk pindah-pindah Ibu Kota. “Kalaupun 81 persen dikelola swasta, lalu swastanya kolaps, kan menjadi tanggung jawab pemerintah juga,” kata Syarif seraya menambahkan dengan dana 400 triliun, selesai kalau dipakai membenahi Jakarta selama 10 tahun.

Menurut Syarif, kalaupun Ibu Kota mau pindah, sebaiknya tidak usah jauh-jauh. Cukup di daerah Jonggol atau Purwakarta. Di sana juga banyak lahan kosong. Dan lagi, untuk membangun Ibu Kota baru tidak harus sebesar itu dananya. Cukup 90 triliun saja, itu pun dengan masa pengerjaan 5 tahun. Dan lagi, di Kalimantan Timur harus babat hutan.

Syarif menambahkan, sejauh ini DPRD DKI belum ada rencana membahas persoalan ini.

Dengan berpindah Ibu Kota, maka di Jakarta juga akan memiliki DPRD Tingkat II di masing-masing Kota Administratif dan Kepulauan Seribu.

“Penduduk Jakarta sekitar 10 juta jiwa dengan anggota DPRD hanya 106 orang. Bandingkan dengan Jawa Barat yang memiliki 120 orang Anggota DPRD Tingkat 1 dan lebih dari seribuan anggota DPRD Tingkat II dengan jumlah penduduk 35-an juta jiwa,” terang Syarif.

Dengan kata lain, beban anggota dewan di Jakarta juga tidak berimbang. Tugas-tugasnya begitu berat dan tidak berimbang.

Karena itu, Syarif beranggapan, pemindahan Ibu Kota butuh waktu yang tidak sebentar dan perjuangan yang tidak ringan. (RN)