Jakarta, innews.co.id – Proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tinggal sedikit langkah lagi. Namun, sepertinya begitu sulit terealisasi.

Pandangan keras dilontarkan DR. H. Muhammad Guntur Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Hanura kepada innews, Kamis (25/7/2019) siang.

Dengan nada tinggi, Guntur berujar, “Pemilihan Wagub DKI ini memang menjadi aib bagi DPRD DKI. Tapi saya harus clearkan bahwa ini bukan kesalahan DPRD DKI secara keseluruhan, namun segelintir oknum pimpinan yang coba mengail di air keruh, mencari kesempatan dalam kesempitan dengan membuat berbagai alasan sehingga tidak terjadi kuorum di rapat pimpinan gabungan (rapimgab)”.

Guntur yang nampak begitu berang lanjut mengatakan, “Ada permainan politik kotor dari oknum pimpinan yang dengan sengaja menjegal lewat rapimgab”.

Sementara di sisi lain, tambah Guntur, sebagian besar anggota (DPRD DKI) telah siap membuat sejarah dengan memilih wagub baru dari PKS.

“Dengan tidak kuorumnya rapimgab sudah terlihat ketidakmampuan pimpinan di DPRD DKI. Saya tegaskan lagi secara terbuka bahwa penundaan ini disengaja untuk menjegal wagub dari PKS,” serunya.

Lebih dari itu, Guntur mengaku sudah meminta PKS memberanikan diri untuk menemui Mendagri dan meminta paripurna tanpa rapimgab karena mayoritas anggota DPRD DKI siap untuk memenuhi ruang paripurna tanpa bargaining, untuk membuktikan bahwa masih banyak anggota dewan yang baik, benar, dan waras serta masih berpikir ke depan untuk DKI Jakarta tanpa harus menzolimi seseorang dengan jabatan yang dimilikinya.

Dia menambahkan, demi kepentingan warga Jakarta, wagub harus dipilih segera. “Kejadian minggu lalu, saat gubernur melakukan lawatan ke Amerika karena tiada wagub, lalu diserahkan ke Sekda. Tapi saat di penghujung minggu, Sekda juga sedang ada diluar kota, sehingga DKI sempat terjadi kekosongan pimpinan untuk sementara. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tandas Guntur.

Guntur mengkritik Gerindra. “Bilamana Gerinda menginginkan pemilihan wagub ditunda ke periode selanjutnya, seperti yang diwacanakan Taufik (Waki Ketua DPRD DKI), maka bisa dikatakan akan kembali terjadi kemunduran yang sangat hebat. Dan saya yakin akan terus tertunda sampai tahun depan,” tutur Guntur penuh keyakinan.

Alasannya untuk anggota baru setelah pelantikan masih banyak lagi pembentukan komisi-komisi, lalu badan-badan (alat kelengkapan dewan/AKD), maka dipastikan akan terus tertunda untuk beberapa bulan kedepan.

Jadi, lanjut Guntur, memang sudah sebaiknya PKS lebih gigih untuk berjuang dan bagi Gerindra untuk bisa mengikhlaskan wagub sesuai komitmen antar-DPP mereka. “Saya meminta para pimpinan di DPRD DKI untuk berhenti berulah dan segera menjalankan tugas utama mereka yaitu, mengadakan rapimgab tanpa memikirkan kepentingan pribadi dan harus berpikir kedepan untuk warga Jakarta,” tukasnya.

Guntur menegaskan, “Kami, anggota DPRD DKI lelah dengan cercaan, fitnahan dari warga dan tokoh di Jakarta yang selalu berteriak ada ‘permainan’ di DPRD DKI. Padahal itu hanya ulah segelintir oknum pimpinan di DPRD DKI saja”.

“Biarlah rakyat yang menilai, tapi kami pastikan bilamana ada paripurna wagub, maka bs dipastikan akan kuorum 50 plus 1, tidak akan seperti rapimgab yang dipermainkan oleh oknum pimpinan,” pungkasnya. (RN)