DR (HC) Oesman Sapta Odang Ketua Umum DPP Partai Hanura

Jakarta, innews.co.id – Kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak bisa diputuskan sepihak, tapi harus dirundingkan dengan partai-partai yang lain.

Hal ini secara tegas dikatakan Oesman Sapta Odang (OSO) Ketua Umum Partai Hanura saat Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020) malam.

“Kenaikan hingga 5 persen tak rasional. Maksimal cukup 3 persen lah. Berilah angka yang rasionalable, yang kira-kira semua partai bisa ikut serta,” kata OSO. Dan lagi, soal kenaikan itu harus dirundingkan, jangan hanya partai-partai besar saja, partai yang kecil ditinggalkan. Demokrasi itu begitu, kompromi kita.

Kenaikan PT menjadi salah satu rekomendasi usulan PDI-Perjuangan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-47, beberapa waktu lalu.

Dari sembilan rekomendasi, salah satunya mendorong DPP dan Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangan perubahan Undang-Undang Pemilu yakni, agar mengatur mekanisme pemilu kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Dalam sistem ini, pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan. Ambang batas parlemen juga didorong untuk ditingkatkan, dari 4 persen menjadi sekurang-kurangnya 5 persen.

Selain itu, UU Pemilu juga direkomendasikan untuk memberlakukan ambang batas parlemen secara berjenjang, yaitu persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota. (RN)