Batam, innews.co.id – Perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus disikapi dengan bijak. Salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal sehingga mampu bersaing dengan negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop dan UKM melaksanakan Temu Konsultasi KUMKM dalam rangka pendampingan penanganan dampak perdagangan bebas MEA, di Travelodge Hotel Batam, Kamis, (22/3).

Menurut Sutrisminingsih Kepala Bidang Fasilitasi Mitigasi Resiko Usaha Dampak Globalisasi, Kemenkop dan UKM, kegiatan ini berkaitan dengan akan dilaksanakannya pendampingan oleh para Pendamping MEA, pada Juli hingga September 2018. Pendamping ini akan dilaksanakan di 6 wilayah yaitu Kota Batam, Tasikmalaya, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, dengan mendayagunakan 3 (tiga) pendamping di masing-masing wilayah.

“Diharapkan dengan temu konsultasi ini, para pendamping memahami mekanisme pendampingan dan mengetahui permasalahan KUMKM yang akan didampingi,” kata Sutrisminingsih.

Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Kota Batam, Suleman Nababan menyambut baik kegiatan ini. Ia berharap agar produk UMKM di kota Batam dapat berdaya bersaing. Karena itu, kata dia perlu ada standar baku mutu dari produk yang dihasilkan, sehingga memiliki nilai lebih dari produk tersebut.

Dalam pandangannya, Willy Setiawan eksportir produk pertanian ke Singapura mengatakan, Singapuran hanya mampu menghasilkan 10% dari total kebutuhan akan produknya, sisanya sisanya impor dari negara tetangga (Indonesia, Malaysia dan Thailand). Sayangnya, Indonesia paling kecil kontribusinya jika dibandingkan Malaysia dan Thailand.

“Masih terbuka bagi UKM kota Batam untuk mengekspor produknya ke Singapura, akan tetapi dibutuhkan kontinyuitas, serta komitmen, baik yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk, maupun ketepatan waktu pengiriman,” kata Willy.

Sedang, Abdun Baskoro Cahyo, eksportir baju Melayu tujuan Singapura, Malaysia dan Thailand mengingatkan UKM harus memiliki badan hukum guna mengantisipasi jika terjadi masalah. “Harus memiliki badan hukum sehingga apabila terjadi masalah, kita mempunyai kekuatan hukum untuk penyelesaiannya sehingga tidak merugikan,” ujar Abdun. (RN)