Para Pengurus KDT bersama Wakil Menteri LHK Alue Dolong dan jajarannya usai pertemuan di Kementerian LHK, Kamis (6/11/2019)

Jakarta, innews.co.id – Jajaran Pengurus Komite Danau Toba (KDT) menyambangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kaitan memberikan pemaparan mengenai Percepatan Pembangunan Danau Toba Mendunia di Era Jokowi, Kamis (7/11/2019).

Rombongan diterima oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan jajaran direkturnya di ruang rapat Kementerian LHK.

Ada 3 permintaan yang disampaikan KDT pada kesempatan tersebut yakni, pertama, penghijauan di Kawasan Danau Toba, yang merupakan kerja sama dengan Kementerian LHK, Gubernur Sumut, dan Pangdam Bukit Barisan.

Suasana pertemuan Pengurus KDT dengan Wakil Menteri LHK di Kantor Kementerian LHK, di Jakarta, Kamis (7/11/2019)

Kedua, KDT mengajukan permintaan 100 hektar untuk membangun miniatur Indonesia dalam rangka mendukung percepatan wisata Danau Toba mendunia. “Kami ingin menegaskan bahwa Danau Toba milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, dipandang penting bila ada miniatur Indonesia, khususnya di wilayah Danau Toba,” kata Edison Manurung Ketua Umum KDT dihadapan Wamen LHK dan jajarannya.

Ketiga, mengundang Menteri LHK untuk menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam membahas soal Keramba Jaring Apung (KJA) di sekitar Danau Toba. “Kita prihatin dengan begitu banyaknya KJA di Kawasan Danau Toba. Itu sangat mengganggu, apalagi dalam kaitan membangun Danau Toba menjadi destinasi wisata dunia,” urai Edison.

Ketua Umum Komite Danau Toba Edison Manurung menyematkan PIN KDT kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dolong

Menyikapi permintaan KDT, Alue Dolong mengatakan, Danau Toba menjadi 5 destinasi wisata super prioritas. Ini menjadi top priority Presiden Jokowi. “Kami sepakat melakukan penghijauan (green toba). Memang perlu ada reboisasi untuk mencegah erosi,” katanya.

Ditambahkannya, terkait rencana membangun miniatur Indonesia, Alue mengapresiasi dan menilai sebagai ide brilian. “Sangat memungkinkan bila dibangun miniatur Indonesia. Mungkin diawali di Kawasan Danau Toba,” jelasnya.

Sementara itu terkait KJA, Alue mengakui, dari hasil kajian Kementerian LHK, KJA di Danau Toba sudah melewati trashold (ambang batas) minimum. “Harus ada kebijakan mereduksi jumlah KJA, baik milik swasta maupun masyarakat. Kalau tidak, kualitas air akan terus memburuk dan debitnya turun terus,” paparnya.

Ketua Umum KDT Edison Manurung salam komando dengan Wakil Menteri LHK Alue Dolong

Selain itu, disoroti pula soal sampah yang mengotori Danau Toba. Edison langsung menelurkan gagasan Gerakan Danau Toba Bebas Sampah yang akan digawangi oleh Kementerian LHK. “Nantinya semua stakeholders di Kawasan Danau Toba akan turun langsung membersihkan sampah. Kalau perlu digerakkan anak-anak sekolah untuk sehari penuh membersihkan Danau Toba,” kata Edison.

Kepada innews usai pertemuan, Edison menyampaikan apresiasinya kepada pihak Kementerian LHK yang sudah sedia membantu merealisasikan beberapa usulan KDT. “Kami berharap langkah ini bisa secepat mungkin direalisasikan mengingat program Presiden Jokowi untuk membangun Danau Toba menjadi destinasi wisata mendunia,” kata Edison yang juga mantan Ketua DPP KNPI 2 periode ini.

Pada kesempatan itu, turut serta dalam rombongan KDT antara lain, Dr. Ir. Irian Sitorus (Sekjend), Prof. Dr. Gimbal Doloksaribu (Ketua Dewan Pakar) bersama anggotanya, Prof. Dr. John Hutagaol, Prof. L. Poltak Sinambela, Ir. Darsono Manurung, Prof. Dr. Adler Manurung, Brigjen (P) Harangan Sitorus, MSc., Drs. Nikson Nababan, MSi., (Koordinator KDT se-Kawasan Danau Toba), dan Sepri Situmeang, S.PI., MM., (Sekretaris Eksekutif). (RN)