Mujianto dan David

Jakarta, innews.co.id – Kasus yang oleh sebagian orang dinilai sebagai ‘kasus bodong’ dalam dugaan penipuan yang mendera Mujianto, pengusaha properti di Medan sepertinya belum berujung. Bahkan, pihak Poldasu menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap Mujianto. Pentapan status DPO Mujianto dilakukan sejak Kamis (19,4).

Hal tersebut dikatakan Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Andi Rian di Medan, beberapa hari lalu. “Sudah kita keluarkan DPO untuk Mujianto dan sudah saya tandatangani,” kata Rian di Medan.

Menurut Rian, penetapan DPO Mujiantor dilakukan setelah petugas melakukan serangkaian proses penyelidikan di lapangan dan berbagai pertimbangan. Sebab, Mujianto telah mangkir beberapa kali dari pemanggilan penyidik.

“Dia sudah dua kali dipanggil, kemudian surat perintah membawa juga kita keluarkan. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan di beberapa lokasi yang kita anggap rumah dia, tapi dia juga tidak ada. Kita juga telah koordinasi dnegan instansi lain. Kita tahu yang bersangkutan sudah ke luar negeri,” jelas Rian.

Namun, hal tersebut dibantah oleh David Tan, juru bicara Mujianto. Ia mengatakan, tidak benar Mujianto mangkir. Surat pemanggilan sudah dibalas, bahkan surat itu bukan saja disampaikan kepada penyidik, tapi juga ditembuskan ke berbagai pihak.

“Yang ada penyidik arogan dan semena-mena menetapkan DPO bagi Mujianto. Padahal, sejak awal sudah disampaikan bahwa kasus ini tidak benar. Karena laporan Armen Lubis itu tidak ada dasarnya. Pak Mujianto sendiri tidak kenal dengan Armen, bagaimana mungkin berurusan dengan dia. Yang berurusan langsung dengan Armen itu ya Rosihan, bukan Mujianto,” ulas David dengan nada tinggi.

Ditambahkannya, kasus ini sudah bernuansa politis dan menjadi ‘mainan’ banyak pihak. David menyayangkan sikap Poldasu yang secara sepihak menerbitkan DPO bagi Mujianto. “Sedang kasusnya saja berulang-ulang dikembalikan pihak Kejaksaan alias tidak P21, orang langsung dijadikan DPO. Sudah gak benar ini,” ucap David berapi-api.

Kalau pun tidak hadir pada pemeriksaan, kata David, ada alasan jelas dari Mujianto. Ia mencontohkan kenapa tidak dilakukan gelar perkara supaya jelas kasusnya, bukan hanya mendengar laporan sepihak langsung menahan seseorang (meski setelahnya dibebaskan, red).

David menambahkan, sampai kapanpun pihaknya agar terus berupaya mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. “Menahan orang yang tidak bersalah itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia,” tandas David.

Tidak itu saja, pihak Mujianto sudah melayangkan pengaduan soal ketidakprofesionalan kinerja penyidik di Poldasu ke Propam serta melaporkan Rosihan Anwar cs ke Bareskrim. “Kami mengambil tindakan itu supaya kasus ini menjadi terang benderang, bukan dijadikan komoditi yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata David bersemangat.

Sementara itu, Rian menjelaskan pihaknya belum menerbitkan pencekalan karena itu dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejati Sumut.

Rian juga mengaku pihaknya masih tetap berkoordinasi dengan keluarga Mujianto, sebab pihak keluarganya adalah penjamin penangguhan penahanan ketika itu. Dugaannya, Mujianto telah hengkang ke luar negeri melalui Banda Aceh.

“Kemarin kita deteksi, Mujianto ada di Singapura. Tapi itu bisa saja berubah karena kita tidak ada akses ke Singapura. Bisa saja dia lari kemana,” jelasnya.

Mujianto dijadikan sebagai tersangka berdasarkan laporan pengaduan Armen Lubis dalam kasus dugaan penipuan sesuai dengan ST-TLP/509/IV/2017 SPKT “II” tertanggal 28 April 2017.

Pada dokumennya, Mujianto mengatakan, ia akan membayar dua kali lipat (Rp6 milyar) jika Armen bisa membuktikan hasil pekerjaannya menimbun tanah yang dijual ke PT Bungasari dengan pasir sesuai dengan kesepakatan awal. Karena tidak bisa melakukan, maka Mujianto memakai pihak lain menimbun area tersebut dengan tanah. (RN)