Jakarta, innews.co.id – Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diundang dalam sebuah acara yang akan digelar oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (14/6/2019) besok.

Dalam undangan yang ditandatangani Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati disebutkan siapa-siapa saja yang diundang. Dan di urutan ke-16, terdapat nama organisasi Muslimah HTI, yang diminta mengirim 1 orang perwakilan.

Agenda yang disusun adalah rapat pembahasan konten poster anti-kekerasan perempuan dan anak. Rencananya acara tersebut akan dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 5, Bidang PPPA, Dinas PPPA Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kv. 64, Bypass, Cempaka Putih, mulai Pukul 13.00 WIB sampai selesai.

Ketika dilansir ke media sosial, kontan undangan tersebut menjadi viral, dan menuai kecaman dari berbagai pihak.

Mendapat respon negatif dari masyarakat, Pemprov DKI memutuskan membatalkan undangan rapat tersebut.

“Dikarenakan adanya yang mengkritisi terkait dua organisasi (Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis) yang terundang tersebut. Maka kami membatalkan kegiatan rapat tersebut,” kata Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri, Kamis (13/6/2019).

Sebagai informasi, Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu kini sah dicap sebagai organisasi terlarang.

Sebelumnya, Menkumham membubarkan HTI pada 2017 dengan berdasarkan UU Ormas. HTI tidak terima dan menggugat ke PTUN Jakarta.

Lalu pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada September 2018. HTI tak terima dan mengajukan permohonan kasasi, yang pada akhirnya juga ditolak oleh MA. (RN)

Hosting Unlimited Indonesia