Jakarta, innews.co.id – Faktanya, masih banyak Pengurus Wilayah yang memilih wait and see dalam mencermati kondisi organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang saat ini tengah didera pawai gugatan.

Dari 33 Pengwil se-Indonesia, baru 6 yang melaksanakan konferwil.

Para pengurus IPPAT di daerah pun bertanya-tanya, apakah mereka dapat mengadakan konferensi wilayah atau tidak.

Di satu sisi, kalau tidak mengadakan konferwil, Pengwil dituduh tidak patuh pada AD/ART IPPAT. Sementara di sisi lain, kalau mengadakan konferwil, maka harus siap digugat.

Ketika coba dikonfirmasi mengenai hal ini, Tagor Simanjuntak, SH., juru bicara Tim Gugat IPPAT secara terbuka mengatakan, “Silahkan saja berkonferwil. Ada beberapa alternatif yang bisa menjadi pemikiran dan perenungan para pengurus Pengwil,” ujarnya.

Alternatif pertama, silakan Konferwil diadakan tanpa melibatkan PP dan MKP IPPAT. Lakukan pemilihan seperti biasa, namun pelantikannya menunggu masalah PP IPPAT selesai. Dengan kata lain menunggu putusan pengadilan. “Hal ini sah menurut AD/ART. Dijamin tidak akan digugat, asalkan jujur. Jangan nanti pas konferwil tetap dihadiri oleh PP IPPAT, atau diam-diam dilantik secara tertutup,” ujar Tagor.

Kedua, tunda Konferwil sampai masalah hukum PP IPPAT selesai. Jadi, sudah ada putusan baru berkonferwil. “AD/ART tidak mengharuskan harus dilakukan konferwil, sebab AD ART sudah mengantisipasi hal tersebut. Kepengurusan Pengwil dan Pengda tetap jalan seperti biasa. Tidak usah merasa terganggu karena tidak melakukan konferwil,” urainya.

Dan, alternatif ketiga, silakan konferwil dan mengundang PP dan MKP IPPAT. “Tetapi jangan marah akan kami gugat. Sebab sebelumnya kami telah mensomasi pengwil-pengwil agar pelaksanaan konferwil ditunda. Dalam gugatan, kami akan minta ganti rugi dan meminta aset Anda disita,” terangnya.

Ketiga alternatif ini dipandang sebagai solusi sehingga para pengurus Pengwil tidak gamang dan bingung. “Semuanya kembali pada masing-masing Pengwil saja,” ujar Tagor. (RN)