Jakarta, innews.co.id – Gugatan kasus Jababeka telah menyeret Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Yualita Widyadhari, SH.

Dalam gugatan bernomor 660/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang dilayangkan pada 24 Oktober 2019 ini dijabarkan laporan yang dilayangkan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sejumlah pihak.

Tercatat ada 6 penggugat yakni Lanny Arifin, Handi Kurniawan, Wiwin Kurniawan, Christine Dewi, Richard Budi Gunawan, dan PT Multidana Venturindo Kapitanusa tang diwakili oleh kuasa hukum Dr. Hotman Paris Hutapea, SH.

Sementara sebagai tergugat menurut laman perkara yang ditelusuri antara lain Notaris Yualita Widyadhari, SH., PT Kawasan Industri Jababeka, Tbk, Sugiharto, Tedjo Budianto Liman, Hyanto Wihadhi, Tjahjadi Rahardja, Sutedja Sidarta Darmono, Setiawan Mardjuki, Basuri Tjahaja Purnama, Setyono Djuandi Darmono, Barcelius Ruru, Hadi Rahardja, Gan Michael, Aries Liman, PT Datindo Entrycom, dan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam laman PN Jakarta Pusat dikatakan, pokok perkara yang dipersoalkan adalah perbuatan melawan hukum. Sidang pertama diadakan pada Selasa, 19 November 2019. Dan pada jadwal persidangan Selasa, 26 November diagendakan legal standing.

Ditetapkan pula bahwa sah dan berharga jaminan yang telah diletakkan. Pihak pengadilan juga menyatakan Tergugat 1 (Notaris Yualita Widyadhari, SH), Tergugat 2 (PT. Kawasan Industri Jababeka, Tbk.), Tergugat 10 (Setyono Djuandi Darmono) dan Tergugat 15 (PT. Datindo Entrycom) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketika coba dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (27/11/2019), Yualita yang tengah sibuk mempersiapkan Pertemuan Notaris se-Dunia di Jakarta ini menjelaskan, kasus Jababeka itu hanya antara pemegang saham saja.

“Saya pribadi tidak ada masalah. Itu hanya ribut antara para pemegang saham,” jelasnya.

Bahkan Yualita mengaku sudah menemui penggugat yang menyatakan siap berdamai. “Kita lihat saja kedepannya,” pungkas Yualita.

Kasus Jababeka terus bergulir di pengadilan. Sebelumnya, pada Juli 2019, para penggugat melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusar dengan nomor registrasi 413/PDT.G/2019/PN/Jkt.Pst untuk menolak perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris. (RN)