Jakarta, innews.co.id – Persoalan yang terjadi di tubuh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), pasca Kongres VII di Makassar sejatinya harus dituntaskan bila organisasi mau berjalan baik.

Sebab, bila dibiarkan bak duri dalam daging. Penuntasan yang dilakukan haruslah komprehensif. Semua pihak harus legowo dan menjauhkan diri dari sikap arogansi.

Surat dari Tim Advokasi IPPAT tertanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor surat 04/TIM IPPAT/X/2018 mencoba menclearkan persoalan tersebut.

Dalam surat yang diterima innews, disampaikan bahwa surat tersebut ditujukan kepada seluruh Pengurus IPPAT tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang isinya pemberitahuan bahwa telah didaftarkan gugatan perkara No. 694/Pdt.G/2018/PN Jkt Brt yang dilakukan oleh 14 PPAT dari berbagai daerah di Indonesia perihal pelaksanaan Kongres VII IPPAT di Makassar yang dinilai banyak terdapat kealpaan serta hal-hal yang menabrak AD/ART.

Mulai sari selisih suara, sikap presidium yang arogan, adanya PPAT yang memegang kertas suara ganda, kehadiran Brimob dalam ruang sidang, dan sebagainya.

Selain itu, surat tersebut juga meminta kepada seluruh pengurus IPPAT tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menghentikan seluruh kegiatan, termasuk Konferwil maupun Konferda untuk sementara waktu sampai kasus ini berkekuatan hukum tetap.

Surat yang ditandatangani oleh Tim Advokat, masing-masing Alvon Kurnia Palma SH., Ecoline Situmorang SH., MH., Rita Selena Kolibonso, SH., LLM., dan Waskito Adiribowo SH., telah langsung dikirimkan kepada seluruh pengurus IPPAT di berbagai daerah.

Diharapkan para pengurus dan anggota IPPAT bisa mematuhi hal tersebut karena kondisi organisasi yang kurang baik.

Diharapkan dengan penghentian kegiatan IPPAT di seluruh tempat, maka semua pihak bisa fokus hingga permasalahan ini ada jalan keluar terbaik.

Pada Sabtu (13/10), Tim Advokasi bersama para PPAT selaku penggugat telah menggelar jumpa pers di Madame Delima, Jakarta, dan meminta para PPAT bisa tenang sehingga kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat.

Juru bicara Penggugat Tagor Simanjuntak, SH., mengatakan, masalah ini bukan baru pertama kali terjadi. Pada Kongres VI di Surabaya pun terjadi demikian. Tapi masalah di Kongres VII di Makassar adalah yang terburuk sepanjang sejarah IPPAT. (RN)