Manokwari, innews.co.id – Masih terbilang tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), membuat banyak kondisi keluarga di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal.

Hal ini dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (PPPA) Yohana Yembise di Manokwari, Papua Barat, Rabu (17/10).

Dikatakannya, “Perselisihan dalam rumah tangga antara suami dengan istri hendaknya jangan ditunjukkan pada anak. Anak bisa trauma bahkan meniru jika kelak dewasa. Kami yakin, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap acuh dengan lingkungan terdekatnya”.

Dari pengaduan KDRT yang paling banyak diterima oleh Kemen PPPA, tercatat ada sebanyak 5.834 kasus KDRT di tahun 2018 yang terdata oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA per Oktober, 2018). Ditambah lagi, fakta bahwa angka perceraian di Indonesia sejak tahun 2009 hingga 2016, meningkat hingga 16-20 persen.

Ditambahkannya, minimnya komunikasi dalam keluarga membuat KDRT bisa terjadi.

Di Papua Barat, angka KDRT juga termasuk paling tinggi di Indonesia. Hal ini mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyelenggarakan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) di Manokwari (17/10).

Melalui sosialisasi, diharapkan pengetahuan masyarakat Manokwari bertambah utamanya terkait peran mereka mencegah KDRT sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terbagi atas 4 jenis, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, yang apabila itu dilakukan dalam rumah tangga, pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Menurut Ali Khasan, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejauh ini, pemerintah juga mendorong upaya mediasi bagi pasangan yang mengalami KDRT agar tidak berujung pada perceraian demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kemen PPPA juga berupaya meningkatkan kualitas petugas unit layanan yang ada di daerah dalam menangani kasus KDRT, misalnya dengan mengadakan pelatihan mediasi perkara dalam rumah tangga bagi perwakilan Dinas P3A atau UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), dan lembaga layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) di 34 Provinsi untuk memahami cara mediasi kasus KDRT. (RN)