Jakarta, innews.co.id – Perayaan Hari Ulangtahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke-31 yang akan diadakan di Hotel Sahid, Jakarta, 2 November 2018, sempat heboh di media sosial. Banyak pertanyaan muncul, perayaan Ultah kok harus bayar?

Ketua Panitia HUT IPPAT ke-31 Dr. Irwan Santosa, SH., M.Kn., menjelaskan, perayaan kali ini berbeda dari biasanya. Selain berlangsung dari pagi sampai malam, perayaan juga diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya sosialisasi mengenai Majelis Pembina, Pengawas PPAT (MP3) yang merupakan buah dari Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2/2018 tentang MP3.

Dalam sosialisasi nanti, tambah Irwan, pihaknya akan menghadirkan sejumlah pembicara, salah satunya mantan Hakim Agung Prof Dr. Gayus Lumbuun.

Dr. Irwan Santosa, bersama Evon Putri Susanti (kanan) dan Tania Natalia

“Menurut saya, kalau pun para PPAT bayar wajar saja, kan kita undang pembicara luar. Selain itu, tempatnya kan juga di hotel berbintang 5 yang sejuk dan nyaman. Masak untuk dapat ilmu, silahturahmi, dan mungkin-mungkin dapat rezeki, tidak mau bayar. Jadi, tidak perlu diributkan,” ujarnya.

Irwan mengakui, persoalan pungutan biaya di HUT IPPAT, sempat ramai di medsos. “Tapi melalui innews, saya coba menjelaskan agar para PPAT bisa memahaminya,” ujarnya.

Lebih jauh Irwan menjelaskan, sosialisasi ini sangat penting bagi para PPAT agar memahami kedudukan, fungsi, dan tugas dari MP3 ini.

Dijelaskan, salah satu fungsi MP3 ini adalah membina sekaligus mengawasi para PPAT berkaitan dengan tugas dan jabatan sehari-hari, termasuk hubungan dengan BPN setempat.

MP3 di level pusat beranggotakan 11 orang, di tingkat wilayah (provinsi) 9 orang dan daerah (kabupaten/kota) 7 orang dengan komposisi 60 persen anggota dari BPN dan sisanya dari PPAT. Dari PPAT sendiri mereka yang akan duduk di MP3 dipilih oleh Pengurus Pusat untuk level pusat, Pengwil untuk wilayah, dan Pengda untuk daerah.

“Biasanya dipilih orang-orang yang duduk di struktur kepengurusan atau mereka yang capable dan punya dedikasi,” jelas Irwan.

Irwan mengingatkan, dengan adanya MP3 ini, maka kinerja para PPAT akan diawasi. “Hati-hati karena kalau tidak benar, maka PPAT bisa diberhentikan oleh Menteri ATR/BPN,” jelasnya seraya mengatakan langkah awal bila PPAT melakukan kesalahan dan kerja, maka dilakukan pembinaan.

Ditanya tantangan dari MP3, Irwan menjelaskan, di beberapa tempat ada pengurus daerah yang membawahi 3-6 kabupaten. Ini lantaran jumlah PPAT sedikit. Secara aturan PP PPAT membolehkan pengurus suatu daerah membawahi beberapa daerah yang jumlah PPAT-nya sedikit. Sementara Dinas Pertanahan kan ada di setiap daerah. Menyiasati hal tersebut, kemungkinan anggota MP3 berasal dari Dinas Petanahan setempat.

Dijelaskan, ada himbauan khusus dari PP IPPAT kepada para pengurus IPPAT yang sudah dipilih masuk dalam MP3, untuk bisa hadir mengingat pentingnya acara ini.

Seminar ini berkangsung dari pagi hingga sore hari. Malamnya, acara dilanjutkan dengan Malam IPPAT Peduli Palu-Donggala yang akan menghadirkan salah satu diva Indonesia, Krisdayanti serta Fatur.

Diharapkan para PPAT bisa berpartisipasi dalam penggalangan dana ini. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan lewat Pengwil Sulteng untuk selanjutnya diberikan kepada mereka yang jadi korban gempa dan tsunami.

Irwan berharap para PPAT bisa ramai-ramai menghadiri Perayaan HUT IPPAT ke-31 ini, meski ditengah gugatan dari sekelompok PPAT yang kurang puas terhadap Kongres VII Makassar.

Bertambahnya umur, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas, relasi, ilmu, dan lainnya. “Sekarang ini kita harus terus update pengetahuan, apalagi sekarang ini banyak muncul peraturan yang harus kita pahami,” tandasnya. (RN)