Bogor, innews.co.id – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bakal diganti seiring akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perkawinan untuk menggantikan UU Nomor 1 tersebut.

Seperti dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise bahwa Presiden Joko Widodo mendukung terbitnya Perppu Perkawinan.

Hal itu juga merupakan hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan organisasi masyarakat dan LSM, Jumat (20/4). Mereka mendorong agar pemerintah menerbitkan Perppu untuk mencegah dan menghentikan perkawinan anak yang marak terjadi.

Pekan depan, kata Yohana, pihaknya akan membuat diskusi publik dengan mengundang semua pihak, seperti organisasi perempuan, pakar anak, tokoh adat, tokoh agama dan kementerian terkait. “(Diskusi publik) Untuk membicarakan tentang bagaimana kita melihat kajian-kajian yang telah dilakukan oleh ormas,” jelasnya.

Dikatakannya, diskusi publik akan melihat bagaimana kita sepakat bersama. Pertama, membuat Perppu. Kedua, melihat kembali angka batas minimal usia pernikahan anak ini.

Yohana pun menilai bahwa Perppu tentang pencegahan perkawinan anak ini perlu untuk diterbitkan. Hal itu mengingat banyaknya kasus yang terjadi di daerah dimana banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Tak hanya itu, anak-anak yang menikah di usia dini pun berdampak pada kondisi perekonomian di daerah mereka. (BY)