Jakarta, innews.co.id – Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memastikan pasangan Ir. H. Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin tampil sebagai pemenang pada Pemilihan Presiden 2019, perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada siapa saja yang akan duduk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Ini menjadi bagian penting yang harus dicermati, mengingat untuk mengimplementasikan visi Presiden terpilih Joko Widodo, tentu dibutuhkan orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni.

Para peserta diskusi politik yang diadakan Vox Point Indonesia DKI Jakarta di Sanggra Prativi Building, Jakarta, Sabtu (20/7/2019)

Mencermati hal tersebut, Vox Point Indonesia (VPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta menggelar Diskusi Politik bertajuk Menakar Komposisi Kabinet Kerja Jilid II di Sanggar Prativi Building, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Tampil sebagai pembicara Ansy Lema, politisi sekaligus anggota DPR RI terpilih dari PDI-Perjuangan dapil NTT 2, Faldo Maldini politisi PAN, Goris Loweleba Waketum VPI, dan Arya Fernandes Pengamat Politik CSIS.

Dalam paparannya Ansy mengatakan, “Presiden Jokowi tentu akan memilih sosok yang tepat untuk mengemban amanah sesuai visi beliau. Selain itu, Pak Jokowi juga sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai politik”.

Foto bersama para narasumber dan peserta diskusi politik yang diadakan VPI DKI Jakarta

Dikatakannya, bagi PDI-Perjuangan, siapapun yang dipilih Presiden Jokowi adalah sosok yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Mengenai kemungkinan merekrut menteri dari parpol di luar koalisi, Faldo mengatakan, bagi PAN sah-sah saja, sebab itu menjadi hak presiden. “PAN dalam hal ini siap bila memang kadernya diminta untuk membantu presiden,” jelasnya.

Sementara itu Arya mengatakan, nampaknya Presiden Jokowi akan mengalami sedikit kesulitan menentukan komposisi menterinya lantaran parpol yang berkoalisi terlalu banyak. Belum lagi parpol di luar koalisi yang juga mau dirangkul.

Akan tetapi, Goris berkeyakinan, Presiden Jokowi akan mampu memilih orang-orang yang tepat. “Idealnya memang harus sosok yang profesional. Namun, budaya ‘bagi-bagi kue’ masih sangat kental di Indonesia,” kata Goris.

Mengenai siapa yang bakal duduk, semua pihak sepakat, menjadi hak prerogatif Presiden. Hanya saja, presiden tetap harus diingatkan agar kinerja kabinetnya nanti akan efisien. (RN)