HLPF 2018

Jakarta, innews.co.id – Perhelatan High Level Political Forum (HLPF) 2018 yang diselenggarakan oleh United Nations di New York, Amerika Serikat, 9–18 Juli 2018 dengan tema Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies menyimpan harapan besar bagi perjuangan Gerakan Masyarakat Adat Nusantara melalui Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Ditunjuk langsung oleh Asia Indigenous People Pact (AIPP) yang berbasis di Thailand, Devi Anggraini, Ketua Umum Perempuan Aman mewakili perempuan adat Indonesia dalam acara tersebut.

HLPF adalah forum global untuk meninjau keberhasilan, tantangan, dan pembelajaran dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030. Empat puluh tujuh negara menyajikan Voluntary National Reviews (VNR) dalam Forum ini. Selain VNR, satu set SDGs juga telah ditinjau.

Devi Anggraini bicara soal perempuan adat. ASIA PASIFIC MEETING HLPF 2018 Tujuan Global atas Hak-hak dalam kesetaraan gender, kaum disabilitas, komunitas LGBTQ, petani, ilmuwan.

Pada kesempatan itu, Devi Anggraini, Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ditunjuk langsung oleh Asia Indigenous People Pact (AIPP) yang berbasis di Thailand untuk mewakili perempuan adat Indonesia pada HLPF 2018. Perempuan Aman adalah organisasi sayap AMAN. Sebagai perwakilan perempuan adat dari Indonesia, ibu tiga anak ini sangat lantang dan tegas menyuarakan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat adat khususnya perempuan adat Indonesia saat ini.

Dalam rilis yang dikirimkan, disampaikan bahwa dalam acara tersebut Devi memaparkan bahwa bekerja di dalam perempuan adat secara langsung seperti melihat situasi di dalam tanah. “Masih banyak tantangan yang kami temui. Perempuan Adat masih kesulitan untuk menjadi bagian proses pengambilan keputusan bersama pemerintah pusat,” ujarnya.

Ditegaskan pula, Perempuan Aman berinisiatif untuk menjadi bagian dari implementasi SDGs bersama pemerintah Indonesia. Untuk memastikan menjadi bagian dari implementasi SDGs, saat ini Perempuan Aman telah mencoba mengumpulkan data dan mengajukan kepada pemerintah agar perempuan adat dapat terlihat keberadaannya.

“Menyediakan data yang akurat. Ini tidak hanya mengenai perempuan adat saja tapi masyarakat adat yang mendapatkan pengakuan lemah. Karena itu, perempuan adat masih tersembunyi dari diskusi atau debat lain di Indonesia. Saya pikir bagian dari pekerjaan kami SDGs untuk Perempuan Aman,” terangnya.

Disampaikan pula dalam suatu panel diskusi bahwa masyarakat adat di Indonesia berjuang melawan ekspansi perkebunan kelapa sawit, hutan, dan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan besar.

“Peningkatan konsumsi global juga mendorong deforestasi, penyalahgunaan lahan dan curahan air. Kami tahu industri sektor pertanian adalah penggerak penggundulan hutan terbesar. Produksi tanah, kelapa sawit dan kertas bertanggung jawab pada separuh deforestasi tropis dan permintaan global untuk komoditas ini meningkat,” paparnya.

“Oleh karena itu, kami menyerukan kepada pemerintah untuk bertindak segera, memastikan transisi yang adil. Mendesak merujuk kebijakan yang mensubsidi kelapa sawit dan bahan makanan lainnya. Negara-negara anggota harus menghapuskan monokultur, kelapa sawit, tanah, dan perkebunan kayu serta industri dari peternakan,” paparnya.

Ia menambahkan membuat larangan menggunakan plastik sekali pakai akan memastikan transisi perempuan yang bekerja di sektor informal. Perempuan adat Indonesia menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mengakui dan mempromosikan pertumbuhan ekologi, pertanian dan praktik pastoral tradisional. Penghidupan berbasis masyarakat untuk penduduk asli, teritorial hak-hak pemerintah masyarakat adat dan penguatan hak serta jaringan kolektif perempuan adat. (IN)