Jakarta, innews.co.id – Hingga awal 2019, baru 10 pengurus wilayah (Pengwil) yang menyelenggarakan Konferensi Wilayah (Konferwil), plus 3 pengwil yang sudah mengagendakan konferwil di Januari 2019. Itu artinya, dari 33 pengwil, baru 39 persen yang melakukan konferwil.

Ketika coba dikonfirmasi, PPAT Peduli Organisasi IPPAT melalui juru bicaranya Tagor Simanjuntak, SH., Senin (7/1/2019), membenarkan hal tersebut.

Pasal 19 ayat 4 Jo Pasal 21 (4) ART IPPAT menyebutkan, bahwa Konferwil diadakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah kongres berikutnya.

Bila melihat tenggang waktu tersebut dan mengacu pada pelaksanaan Kongres VII 27-29 Juli 2018 di Makassar, maka sejatinya seluruh pengwil sudah melaksanakan konferwil selambatnya Januari 2019. Faktanya, baru 10 yang telah melaksanakan dan 3 yang sudah terjadwal, yakni DI Yogyakarta (21 Januari), Jawa Timur (23 Januari), dan Lampung (24 Januari).

Sementara itu, ke-10 pengwil yang telah melaksanakan konferwil yakni, Bali (19 November 2018), Riau (24 November 2018), Jabar (12 Desember 2018), DKI Jakarta (6 Desember 2018), Sulsel (10 Desember 2018), Kaltim (1 Desember 2018), Sulut (1 Desember 2018), Aceh (15 Desember 2018), Sumut (15 Desember 2018), dan Sulbar (20 Desember 2018).

Ketentuan Pasal 19 Ayat (6) mensyaratkan bahwa undangan untuk menghadiri Konferwil harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum Konferwil.

Undangan yang dimaksud tentu undangan Konferwil yang sah. Karena itu, setidaknya pada 29 Desember 2018 sudah masuk surat undangan konferwil dari pengwil-pengwil untuk pelaksanaan konferwil selambatnya 29 Januari 2019 ini.

Namun, hingga awal Januari 2019 baru 3 pengwil yang siap menggelar konferwil di Januari 2019 ini. Belum ada konfirmasi jelas dari wilayah-wilayah lain mengenai kapan konferwil di wilayahnya akan diadakan. Seperti di NTB dan Maluku.

Tim Advokat Peduli IPPAT dalam keterangannya mengatakan, jika tanggal surat dibuat mundurkan oleh Ketua Pengwil untuk mengelabui syarat sahnya Konferwil, maka hal tersebut sangat riskan dan akan memicu masalah hukum baru.

Berkaca pada hal tersebut, pengwil-pengwil yang belum mengagendakan konferwil sebelum 29 Desember 2019 dan belum membuat dan mengirimkan Undangan Konferwil ke anggota, maka tidak akan ada lagi pengwil yang bisa mengadakan konferwil yang memenuhi ketentuan tersebut.

Bagi pengwil yang belum mengadakan Konferwil seperti dalam kasus diatas, maka diberlakukan Ketentuan Pasal 21 Ayat 5 AD IPPAT yang menyatakan, “Dalam hal masa jabatan Pengwil dan Pengda berakhir dan belum dapat diselenggarakan Konferwil atau Konferda, maka Pengwil dan atau Pengda tetap menjalankan jabatannya dengan sebutan ‘Pelaksana Harian Pengwil dan Pelaksana Harian Pengda’ sampai dapat dilakukan Konferwil atau Konferdaā€¯.

Oleh karena itu, Tim Advokat Peduli IPPAT berharap semua anggota IPPAT bisa bersama-sama mengontrol pelaksanaan konferwil di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada dusta di antara kita. (RN)