Depok, innews.co.id – Soal gugat menggugat hasil Kongres IPPAT itu menjadi hak setiap anggota, sepanjang ada bukti-bukti jelas. Hanya saja, soal konferwil dan konferda yang menjadi agenda pasca kongres tidak harus menunggu putusan pengadilan.

Penegasan ini disampaikan Welvi Witra SH., M.Kn., Notaris/PPAT saat dijumpai di Depok, Selasa (30/10).

Sayangnya, dalam sidang perdana, para tergugat tidak ada satupun yang hadir. “Ini artinya tidak memikirkan para pengurus dan mantan pengurus tidak memikirkan anggotanya,” tegasnya.

Mengenai kemungkinan konferwil dan konferda digugat karena selain ada gugatan yang kini tengah berproses di PN Jakbar, juga konferwil dan konferda dianggap lahir dari kepengurusan tidak legitimate.

“Anggota butuh pemimpin dan diayomi. Masak hanya gara-gara gugatan, organisasi jadi stagnan,” ujar Welvi.

Kalau pun nanti pihak penggugat dimenangkan, bisa saja diadakan Kongres Luar Biasa (KLB). Jika demikian, konferwil dan konferda bisa diulang lagi. Atau bisa hasil konferwil dan konferda berlanjut sesuai pembicaraan nanti.

KLB sendiri, kata Welvi, menjadi tanggung jawab dari para Ketua Pengwil.

Mengenai kemungkinan konferwil dan konferda digugat karena dilaksanakan sementara kasus masih berproses di PN, menurut Welvi, silahkan saja.

“Kalau diputuskan KLB, maka otomatis konferwil dan konferda yang diadakan sebelum putusan pengadilan dianggap gugur,” jelasnya.

Dia menjelaskan, keberadaan konferwil dan konferda semata-mata untuk melindungi anggota PPAT juga. “Silahkan saja dilaksanakan konferwil dan konferda bagi pengurus wilayah yang berani,” tandasnya.

Banyak bukti

Bicara gugatan, Welvi mengatakan, memang banyak sekali kelemahan yang terjadi. “Terbukti beberapa PPAT membawa surat suara Ketum PPAT ganda. Begitu juga saat pelaksanaan begitu berdesak-desakan, juga pemilihan berlangsung dari tengah malam, sampai subuh pun belum selesai,” urainya.

Hal lainnya, mengapa harus dikawal anggota Brimob bersenjata lengkap. “Ada apa memangnya. Toh tidak ada terjadi keributan,” ucap Welvi yang juga duduk sebagai Pengurus Pengwil INI Bidang Organisasi.

Demikian saat perhitungan, untuk caketum dan MKP tidak dilakukan bersamaan.

Kalau pun ujungnya KLB, menurut Welvi, sebaiknya anggota tidak dikenakan biaya lagi. “Kalau hanya sekadar tranportasi dan akomodasi, mungkin anggota bisa. Tapi jangan lagi ada kontribusi untuk KLB,” imbuhnya.

Kepada para anggota IPPAT, Welvi meminta, kalau tidak tahu kronologis sebenarnya lebih baik diam, tidak ikut-ikutan memanas-manasi suasana. “Biarkan penggugat dan tergugat membuktikan di pengadilan,” tukasnya. (RN)