Jakarta, innews.co.id – Jelang akhir kepengurusan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2014-2019, segenap jajaran pengurus berkomitmen untuk tetap fokus menjalankan serangkaian program yang dicanangkan.

Hal ini nampak dalam Rapat Kerja (Raker) V Kowani yang diadakan di Aula Gatot Subroto, Puspomad, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Rapat dipimpin langsung oleh Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., ini bertekad mengakhiri periode kepengurusan dengan capaian yang gemilang.

Usai raker, kepada wartawan Giwo Rubianto menjelaskan, “Kami bertekad untuk lebih memantapkan barisan dengan serangkaian program unggulan di 2019 ini”.

Para peserta Rapat Kerja V Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Aula Gatot Subroto, Jakarta, Rabu.(23/1/2019)

Tidak hanya di lingkup Indonesia, tapi juga sampai ke mancanegara. Berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus digodok dan siap dijalankan di 2019 ini. Begitu juga dengan komunikasi, baik pusat dengan daerah akan lebih diintensifkan.

“Kami juga berkomitmen untuk terus mensosialisasikan dan menggaungkan Ibu Bangsa bahwa perannya tidak hanya sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, tapi juga terus membina generasi penerus sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara serta berkemampuan maju dan berdaya saing unggul,” jelasnya.

Giwo berharap bonus demografi yang diperoleh Indonesia nantinya tidak menjadi bencana, namun justru bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Bertalian dengan Pemilu 2019, secara khusus Giwo mengimbau seluruh perempuan di Indonesia untuk memanfaatkan hak pilih dengan sebaik-baiknya. “Jangan golput. Silahkan pilih pemimpin bangsa yang terbaik menurut kita masing-masing,” serunya.

“Perempuan juga harus cerdas dalam memimpin sosok yang benar-benar diyakini dapat memimpin bangsa ini,” tambahnya.

Demikian juga bagi para caleg, Giwo berharap, akan semakin banyak perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif. “Kami berharap bisa lebih dari 18 persen kursi di legislatif dihuni oleh perempuan,” tukasnya.

Diyakini, bila perempuan banyak menjadi anggota legislatif, maka berbagai persoalan, khususnya bagi kaum perempuan akan lebih banyak lagi bisa diselesaikan. Pun anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa lebih ditingkatkan lagi. (RN)