Jakarta, innews.co.id – Sebanyak 397 Komisaris di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) rangkap jabatan. Tidak hanya itu, rangkap jabatan juga terjadi pada 167 komisaris anak usaha BUMN. Jumlah tersebut melonjak dibanding 2017 yang tercatat terdapat 222 komisaris BUMN yang merangkap jabatan.

Ini merupakan data yang diungkap Ombudsman Republik Indonesia (ORI). “Ada kira-kira 397 di BUMN dan 167 di anak perusahaan, komisaris yang terindikasi rangkap jabatan,” kata Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih dalam konferensi pers ‘Mencermati Rekrutmen Komisaris BUMN dan anak perusahaan’ melalui daring, Minggu (28/6/2020).

Data tersebut, kata Alamsyah, diperoleh dari Kementerian BUMN pada 2019. Alamsyah mengaku belum mendapat data mutakhir lantaran terkendala pandemi Covid-19.

Data yang diperoleh Ombudsman, Alamsyah membeberkan, ratusan komisaris yang rangkap jabatan itu berasal dari berbagai sektor. Di BUMN, dari 397 komisaris yang rangkap jabatan, sebanyak 254 orang atau 64 persen berasal dari kementerian, sebanyak 112 komisaris berasal dari non-kementerian serta sebanyak 31 komisaris berasal dari akademisi.

Untuk instansi asal kementerian, ada lima kementerian yang mendominasi hingga 58%, yaitu Kementerian BUMN (55 orang), Kementerian Keuangan (42 orang), Kementerian Perhubungan (17 orang), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (17 orang), dan Kementerian Sekretaris Negara (16 orang).

Untuk instansi asal Lembaga Non Kementerian, 65% didominasi oleh lima instansi, yaitu: TNI (27), POLRI (13 orang), Kejaksaan (12 orang), Pemda (11 orang), BIN (10 orang) dan BPKP (10 orang). Sedangkan untuk instansi asal Perguruan Tinggi, tercatat seluruhnya berasal dari 16 Perguruan Tinggi dengan terbanyak dari Universitas Indonesia (9 orang) dan disusul Universitas Gadjah Mada (5 orang).

Dikatakannya, mayoritas komisaris itu ditempatkan di BUMN atau anak usaha BUMN yang pendapatannya tidak signifikan, bahkan cenderung merugi. Padahal, dengan merangkap jabatan, para komisaris tersebut mendapat penghasilan ganda atau double payment, yakni dari instansi asal dan dari BUMN atau anak usahanya.

Padahal, kata Alamsyah, dari 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor, hanya 15 BUMN yang menyumbangkan kontribusinya kepada negara, atau sekitar 76 persen dari pendapatan BUMN yang secara total sebesar Rp 210 triliun pada tahun 2019.

“Komisaris yang rangkap jabatan otomatis dobel penghasilan, dan Komisaris yang ditempatkan di BUMN tidak memberikan pendapatan yang signifikan bahkan merugi,” jelasnya.

“Rangkap jabatan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN berpotensi merugikan negara, lantaran berpotensi terjadinya conflict of interest. Selain itu, rangkap jabatan berpotensi memperburuk tata kelola, mengganggu pelayanan publik serta menimbulkan ketidakpastian dalam proses rekrutmen dan pengabaian etika,” bebernya.

Alamsyah memastikan, Ombudsman akan selalu mengawal proses rekrutmen jabatan di BUMN. Ombudsman bakal menyampaikan saran tertulis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk langkah-langkah perbaikan yang fundamental terkait proses rekrutmen jabatan di BUMN.

“Terkait perbaikan hal-hal yang bersifat fundamental Ombudsman akan menyampaikan saran tertulis kepada Presiden, dan sejumlah masukan di tataran operasional kepada Menteri BUMN,” tukasnya. (RN)