Jakarta, innews.co.id – Sebuah dokumen gugatan rekonvensi yang dilayangkan Julius Purnawan, SH., MSi., (JP) selaku Tergugat X mencerminkan kepanikan dalam menghadapi kasus gugatan Kongres VII Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang saat ini tengah berproses di PN Jakarta Barat.

Hal tersebut dikatakan Tagor Simanjuntak, SH., Juru Bicara PPAT Peduli Organisasi IPPAT ketika coba dikonfirmasi mengenai hal ini, beberapa waktu lalu.

Disampaikan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh para PPAT Peduli Organisasi IPPAT tersebut telah membuat malu JP dan nama baiknya tercemar di kalangan anggota IPPAT.

Dalam dokumen tersebut JP menyampaikan 11 tuntutan kepada Majelis Hakim, yakni:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat X Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.

2. Menyatakan menurut hukum Kongres VII IPPAT di Makassar telah sesuai AD/ART.

3. Menyatakan sah menurut hukum Kongres VII IPPAT di Makassar.

4. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat X Dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah Ketua Umum IPPAT hasil Kongres VII IPPAT di Makassar.

5. Menyatakan menurut hukum Tergugat X Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan para Penggugat Dalam Konvensi/Para Penggugat
Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat X Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

7. Menghukum para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Tergugat X Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.150.000.000 secara seketika dan sekaligus sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas barang-barang milik Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

9. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta maaf secara terbuka pada 5 Harian Umum Surat Kabar Nasional yaitu Kompas, Pikiran Rakyat, Tempo, Media Indonesia, dan Republika sebesar 1/2 halaman selama 30 hari berturut-turut sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Verzet, Banding maupun Kasasi.

11. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar perkara ini.

Lebih jauh Tagor mengatakan, “Gugatan rekonvensi JP tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, makanya ditolak Majelis Hakim PN Jakarta Barat karena yang bersangkutan sudah menunjuk kuasa hukum untuk mewakili kepentingan hukumnya dalam persidangan”.

Perlu disampaikan, kata Tagor, isi gugatan rekonvensi tidak memenuhi kaidah dalam beracara di PN. (RN)