Riyanta, SH., Anggota Komisi II DPR RI (kedua dari kiri), tengah memberikan sambutan

Jakarta, innews.co.id – Komisi II DPR RI mendorong percepatan penanganan aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bila tidak ditangani, potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.

“Kami di DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan akselerasi penanganan aset eks BPPN. Bisa melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” kata Riyanta, SH., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan dapil Jawa Tengah III, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Optimalisasi Pemanfaatan Aset Eks BPPN Yang Dapat Memberi Nilai Tambah Bagi Penerimaan Negara & Masyarakat’, di Nusantara II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Suasana FGD di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senin, 12 September 2022

Riyanta mengatakan, pembentukan BPPN dimaksudkan untuk menyelamatkan aset-aset bank yang dilikuidasi sebagai akibat krisis moneter 1998 silam.

Dalam perjalanan, BPPN sebagai lembaga yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN, dinilai kurang optimal. Karenanya, Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, pada 27 Februari 2004, memutuskan membubarkan BPPN.

Namun, penanganan aset-aset perbankan di eks BPPN tidak juga tuntas dan mengendap lama. Sampai akhirnya, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tanggal 6 April 2021, maka dibentuklah Satgas BLBI. Dalam Keppres tersebut dikatakan, masa tugas Satgas BLBI ini hingga 31 Desember 2023.

“Aset-aset eks BPPN yang bertebaran di seantero Indonesia harusnya bisa diselamatkan oleh negara dan dikembalikan pemanfaatannya bagi masyarakat,” ujar Riyanta.

Dikatakannya, Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI punya komitmen kuat untuk mendukung pemerintah melakukan optimalisasi pemanfaatan aset eks BPPN. “Kami mendukung segala upaya pemerintah untuk mengambil kembali aset-aset eks BPPN dan menggunakannya untuk memberi nilai tambah bagi penerimaan negara dan masyarakat,” terangnya.

Kalau perlu, ujarnya, pemerintah melakukan tindakan yang out of the box, agar bagaimana aset-aset tersebut bisa kembali ke negara.

Riyanta mengemukakan, berbagai upaya bisa melalui penguatan kelembagaan Satgas BLBI atau pembuatan Perppu yang berorientasi pada pemaksimalan penanganan aset-aset BLBI.

“Ini merupakan salah satu upaya juga untik memberantas mafia tanah yang kini juga sudah bermetamorfosa menjadi mafia peradilan,” tukasnya. (RN)