Robertho Manurung Pengamat Sosial Politik Ibu Kota

Jakarta, innews.co.id – Diketok palunya UU Cipta Kerja (omnibus law) oleh DPR RI, 5 Oktober lalu, sontak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Rupanya, banyak hal yang belum pas terkait isi UU tersebut.

Seperti dikatakan Robertho Manurung Pengamat Sosial Politik Ibu Kota, dalam pesannya kepada innews, Rabu (14/10/2020). Robertho flash back ke belakang, “Pada Pilpres 2014 silam, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, kedepan kita akan hapus sistem kontrak kerja buruh karena hal tersebut mengganggu stabilitas ekonomi buruh/pekerja serta kelangsungan hidup yang lebih baik dan sejahtera”.

“Ternyata, hingga dua kali menjabat tidak ada perubahan. Yang terjadi malah kebijakan kontrak seumur hidup,” ujar Robertho.

Hal lainnya, lanjut Robertho, sebelum ada UU Cipta Kerja, hanya 5 bidang yang memberlakukan kontrak kerja. Sementara dalam UU Cipta Kerja, kontrak kerja diberlakukan di semua bidang produksi. “Hal itu menutup kemungkinan buruh/pekerja meningkatkan pekerjaannya untuk menjadi buruh tetap diperusahaan,” tandasnya.

Selain itu, hak buruh untuk mendapatkan pesangon jadi berkurang. Tentu, katanya, ini menjadi pemikiran yang kurang baik.

Menyikapi unjuk rasa lalu, masih kata Robertho, sejumlah pemimpin daerah menjanjikan akan meneruskan tuntutan para peserta demonstrasi agar UU tersebut dibatalkan atau ditunda kepada Presiden. Sayangnya, sikap Presiden meniadakan dan menganjurkan maksud tuntutan tersebut disalurkan ke Mahkamah Konstitusi. “Atas hal itu, maka Gubernur sebagai mandat rakyat sangatlah lemah dan menjadikan masalah tuntutan tersebut tidak selesai dengan tuntas, bahkan merebak lebih luas yang sudah barang tentu akan mengganggu ketertiban serta stabilitas ekonomi dan politik, di Jakarta khususnya dan daerah pada umumnya,” jelasnya.

Maraknya aksi demo yang berujung anarkhi di Ibu Kota, tambah Robertho, memberi nilai buruk gegara mengganggu ketertiban dan keamanan. (RN)