ANTAM Bakal Ambil Langkah Hukum Terintegrasi Melawan Budi Said

Kantor Aneka Tambang

Jakarta, innews.co.id – Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Budi Said kepada PT Aneka Tambang, Tbk (ANTM), tidak sampai mempengaruhi operasional perusahaan.

“Perusahaan menghormati segala proses hukum yang berjalan. Dapat kami pastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan dengan normal. Selain itu, seperti yang tercermin dalam laporan keuangan periode Januari-September 2023, perusahaan memiliki posisi keuangan yang sehat dan senantiasa pruden dalam memenuhi kewajibannya,” kata Corporate Secretary Division Head Antam, Syarif Faisal Alkadrie, kepada innews, Selasa (19/12/2023).

Dirinya menegaskan, perusahaan akan mengambil langkah hukum terintegrasi untuk melawan permohonan PKPU Budi Said. “Kami meyakini perusahaan berada pada posisi yang benar dan kuat dalam perkara ini. Saat ini tim kuasa hukum perusahaan sedang menempuh langkah-langkah hukum secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tukas Syarif.

Permohonan PKPU Budi Said yang diajukan 30 November 2023 tersebut diduga tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga ANTAM dipastikan akan melawan Permohonan PKPU tersebut.

Kuasa hukum Antam Fernandes Raja Saor tegas menyatakan, permohonan PKPU Budi Said prematur dan tidak memiliki legal standing.

Alasannya, Antam dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai kesepakatan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN (UU BUMN), Putusan MK Nomor 48/2013, Putusan MK Nomor 63/2013 dan Putusan MA 21 P/HUM/2017, karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara dan memiliki saham seri A dwiwarna.

Karena itu, sesuai ketentuan pasal 2 ayat 5 UU KPKU, permohonan PKPU terhadapnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Selain itu dijelaskan, saat ini masih berjalan proses hukum di PN Surabaya. Juga masih ada perkara yang masih berjalan, yakni Peninjauan Kembali ke-2 (PK 2) di Mahkamah Agung (MA) dan, Gugatan perdata di PN Jakarta Timur yang masih berjalan yang dapat mengubah status hukum utang piutang Antam dengan Budi Said dan proses eksekusi di PN Surabaya.

Bisa dikatakan, lanjut Fernandes, permohonan PKPU yang diajukan diduga keras memiliki itikad buruk (bad faith) untuk menghancurkan bisnis maupun aset negara. “Antam merupakan perusahaan yang sehat dan memiliki kemampuan bayar yang tinggi, sehingga tidak masuk akal jika dijatuhi PKPU,” tegasnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan