Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Sepintas kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah menghadapi merebaknya virus korona sudah tepat. Paling tidak, tepat secara formal yaitu, mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Namun demikian, secara substansial, Perppu itu dinilai sebagai sebuah kebijakan yang tidak berkeadilan. Dalam bahasa hukum, secara formal isinya bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Itulah yang dirasakan oleh komponen masyarakat dan untuk itu mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perppu dimaksud.

Poin Bertentangan

Para pengaju uji materiil ini, tidak mengajukan uji formal karena uji formal tidak akan membawa akibat hukum apapun. Namun demikian uji materi terhadap ketentuan pasal yang diajukan bisa membawa tidak berlakunya produk yang diuji yaitu, Perppu dimaksud.

Pada perspektif legal standing, mereka (pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materi) memiliki legal standing dimaksud karena sesuai dengan UU MK siapa yang mempunyai kepentingan untuk alamat berlakunya suatu ketentuan Undang Undang, maka mereka menjadi subjek hukum yang dapat mengajukan uji materiil.

Pihak yang punya legal standing, yang kemudian tidak menutup kemungkinan akan didukung oleh kelompok lain itu adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama sejumlah pihak. Mereka mengajukan uji materi, khususnya terhadap ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020. Secara formal, atau menurut Hukum Acara MK, mereka telah melakukan pendaftaran yang dilakukan secara online pada Web Sistem Informasi Permohonan Elektrik (SIMPEL) MK, 09 April 2020 yang lalu.

Pihak pengaju uji materil menilai bahwa persyaratan secara konstitusional dikeluarkanya Perppu tidak memenuhi syarat. Sedemikian mendasar masalah yang diatur, yaitu pemanfaatan dana ratusan triliun rupiah, yang merupakan dana dari APBN, tetapi disimpangi untuk kebutuhan yang seharusnya memperoleh persetujuan dari wakil rakyat (DPR). Demikian pula ukuran kondisi darurat yang seharusnya menjadi ukuran dikeluarkannya sebuah Perppu tidak jelas secara konstitusional.

Secara administratif substansi atau materi inilah yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Sementara pada ketentuan pasal yang diajukan dalam permohonan pengujian mereduksi institusi kementerian sebagai bawahan presiden membuat regulasi demikian itu. Hal ini menjadikan Perppu dimaksud tidak mempunyai cantolan formal yang jelas, dan materinya juga tidak mendasarkan diri pada aturan yang jelas pula.

Ketidakjelasan cantolan konstitusional, yang seharusnya dijadikan sebagai dasar hukum yang kokoh ini dibuat justru dalam kondisi yang diciptakan oleh pemerintah sendiri yaitu, dibuat ditengah pandemi virus corona yang juga ditetapkan secara sembrono oleh pemerintah.

Terlepas dari keharusan untuk berkonsultasi dengan DPR, dan kewajiban DPR untuk mengapresiasi, DPR sendiri sedang memusatkan perhatian pada pembahasan mengenai UU Omnibus yang juga dinilai masyarakat sebagai bermasalah. Rumor yang berkembang bahwa UU Omnibus ini dipaksakan karena secara politis ada sponsor yang berkepentingan dibelakangnya.

Pada sisi lain, berbagai kebijakan yang dinilai membingungkan ini sejatinya disebabkan oleh resistensi kebijakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan (Regeling). Perppu ini dinilai sebagai puncak resistensi dimaksud, ketika jalannya roda pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi kondisi darurat khususnya pandemi virus korona. Ke lembaga kepresidenan banyak informasi yang tidak nyambung dari menteri sebagai pembantu presiden. Sementara itu menteri juga banyak menerima info tidak valid dari bawahannya. Hal yang pada akhirnya melahirkan kebijakan yang tidak tepat, baik menurut hukum administrasi maupun hukum ketatanegaraan.

Ancaman Besar

Pada perspektif ini, sejumlah tokoh dan pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Tata Negara (Mahutama) mencermati ada ancaman yang lebih besar dalam Perppu dimaksud. Akan lebih mengkhawatirkan lagi manakala Perppu ini nantinya menjadi Undang-Undang yang sama sekali tidak aspiratif dengan kondisi obyektif masyarakat, khususnya dampak ekonomi yang saat ini sudah mulai terasa.

Hal yang sangat membahayakan bagi keselamatan negara, ketentuan dalam Perppu ini menabrak atau bertentangan dengan substansi dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Di antara kedua kebijakan itu terjadi perbedaan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Perbedaan itu terlihat dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara dan Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020. Tidak itu saja, ketentuan dalam Perppu ini juga bertentangan dengan UU Tahun 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Masih banyak UU lain yang juga ditabrak oleh Perppu ini. Kesemuanya secara konstitusional direduksi dalam UUD 1945.

Kita mengapresiasi gugatan ini sebagai bentuk penegakan keadilan terhadap kondisi negara dengan segala implikasinya. Rakyat yang sedang bingung dan gelisah bahkan takut dengan merebaknya virus korona kiranya memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang tepat sesuai dengan konstitusi. ***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat