Sarolangun, innews.co.id – Ada tiga penguatan penting untuk mendorong eksistensi warga Suku Anak Dalam (SAD)/Orang Rimba yakni, kebutuhan ruang penghidupan, sumber penghidupan, dan akses layanan bagi warga SAD yang bermukim di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi.
Hal itu didasarkan pada pertemuan yang digelar Kamis, 14 Oktober, di Kabupaten Sarolangun, yang dihadiri para anggota forum yang berasal dari lintas kepentingan.
“Ini forum yang sangat baik karena melibatkan semua pihak yang konsisten terhadap masa depan komunitas SAD. Sinergi ini menjadi perlu untuk merespon berbagai persoalan sekaligus memecahkan masalah yang dialami SAD,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun, H. Lukman, dalam keterangannya yang diterima innews, Sabtu (16/10).
Dalam forum tersebut, hadir dari pemerintah Kabupaten Sarolangun yang diwakili oleh Bappeda, Dinas TPHP (Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PMD (Pembangunan Masyarakat Desa), Camat Air Hitam, Taman Nasional Bukit Duabelas, PT Sari Aditya Loka (PT SAL), serta Yayasan Prakarsa Madani yang saat ini berperan juga sebagai sekretariat Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam.
Dikatakannya, forum yang melibatkan banyak pihak ini menjadi sangat penting dalam mensinergikan aksi nyatanya buat perbaikan nasib SAD. “Kita semua sudah sepakat bahwa perlu adanya sinergi diantara kita semua,” jelasnya.
Dipaparkan juga terkait adanya sikap arogan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermarkas di Jambi. Lembaga tersebut, dinilai Lukman, seringkali tidak melakukan koordinasi dalam memperkuat warga SAD di wilayahnya. “Koordinasi ini perlu, seperti saat kedatangan Pak Menteri Nadiem Makarim kemarin,” imbuhnya lagi.
Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Haidir, menegaskan pihaknya telah membuka ruang bagi warga SAD melalui perpaduan aturan adat dengan aturan negara. Untuk sumber penghidupan, pihaknya telah membagi ke dalam Tapak Keluarga dan Tapak Komunal dalam Zona Tradisional sebagai sumber pangan atau lumbung pangan SAD.
“Khusus untuk ketahanan pangan, mereka telah diakomodir di zona tradisional Taman Nasional Bukit Duabelas sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan,” urainya.
Dijelaskan, kawasan TNBD ini terbagi menjadi 13 wilayah adat yang berasal dari 13 kelompok Temenggung. Total luas zona tradisional 36.000 hektar atau hampir 70 persen dari total luas kawasan TN Bukit Duabelas, yaitu 54.000 hektar.
“Khusus untuk Kabupaten Sarolangun ini ada 6 wilayah adat dari 6 kelompok Temenggung yaitu, Nggrip Nangkus Bepayung, Afrizal/Kecinto, Bebayang dan Meladang (digantikan oleh Melayaw Tua). Mereka semua sudah ada di dalam hutan dan mereka sudah lama bermukim di sana, jauh sebelum kita hidup bernegara,” terang alumnus Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Mewakili FKPS-SAD, Idris Sardi memaparkan beberapa agenda program yang akan diimplementasikan melalui kerjasama lintas anggota yang mengarah pada penguatan daya adaptasi SAD dalam menghadapi situasi krisis SDA. Yakni, program pangan, rancangan pendidikan alternatif, kesehatan, pemanfaatan zona tradisional untuk sumber penghasilan, pengintegrasian SAD dengan desa, dan sebagainya.
“Forum ini hadir untuk memfasilitasi arahan program yang telah disepakati dari pertemuan sebelumnya,” kata Elwamendri dari FKPS-SAD.
Dia menambahkan, pertemuan ini akan membahas apa yang telah terjadi setahun ini, dan apa yang akan dilakukan setahun ke depan (tahun 2022) yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota forum. (RN)
Be the first to comment