Diskusi Publik bertema Nasib Jakarta Pasca Ibukota Pindah, yang diadakan di Kantor DPD Demokrat, Jakarta, Selasa (25/2/2020) siang

Jakarta, innews.co.id – Perpindahan Ibu Kota tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Untuk itu, Partai Demokrat akan siap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Hal ini dikatakan H. Santoso, SH., Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dalam diskusi publik bertema Nasib Jakarta Pasca Ibukota Pindah, yang diadakan di Kantor DPD Demokrat, Jakarta, Selasa (25/2/2020) siang.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, dana awal yang dibutuhkan untuk perpinsahan Ibu Kota adalah Rp400 triliun. Selanjutnya, untuk mewujudkan smart city di ibu kota baru butuh anggaran mencapai Rp1.400 triliun. “Semoga dananya tidak dari hutang luar negeri ya,” ujar Santoso.

Lebih jauh ia mengatakan, kalau Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, maka diharapkan bisa dibentuk kepala daerah di tiap wilayah seperti Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Pusat. Itu pun melalui pemilihan langsung. Juga dihadirkan DPRD Tingkat II, sehingga politisi di wilayah Jakarta bisa mendapat banyak kesempatan.

Pembicara lain, Prof. Jimly Asshiddiqie Pakar Hukum Tata Negara dan Anggota DPD RI menilai, ada banyak aspek yang harus dipikirkan dengan cermat mengenai pemindahan ibu kota ini. “Tidak serta-merta semua lembaga dipindah,” ujarnya. Ia mencontohkan, bila Bank Indonesia dipindah, maka semua kantor pusat bank akan pindah.

Selain itu, harus dikaji, Jakarta ini mau bagaimana? Sebab, tetap harus ada kekhususan bagi Jakarta, tidak sama dengan provinsi yang lain.

Mengenai hal ini Ahmad Reza Patria, pembicara lain mengatakan, Jakarta bisa dijadikan kota bisnis dan riset. Calon Wagub DKI dari Partai Gerindra ini juga mengatakan, pembahasan keberadaan DKI pasca pemindahan ibu kota harus dilakukan secara mendalam.

Sementara Nurmansjah Lubis, Cawagub DKI dari PKS yang juga sebagai pembicara mengatakan, perpindahan ibu kota harus dilakukan bertahap. Tidak langsung semuanya pindah. Sebab, itu bisa mengganggu roda perekonomian bangsa.

“Jakarta harus merebranding dirinya. Misal, dengan memperluas wilayah dan memasukkan Bekasi, Depok, Bogor kedalam wilayah DKI, tanpa meninggalkan otonomi masing-masing,” ujarnya. (RN)